Kemenkes Segera Implementasikan PP Tembakau

Kementerian Kesehatan segera mengimplementasikan Peraturan Presiden tentang Pengamanan Produk Tembakau ke berbagai daerah.

Wakil Menteri Kesehatan, Ali Gufron mengatakan, PP yang disahkan pada akhir tahun lalu itu akan diadopsi pemerintah daerah dalam bentuk perda. Misalnya, peraturan tentang kawasan tanpa tembakau.

Ali yakin, produsen, maupun petani tembakau tidak akan mengalami dampak buruk dari terbitnya PP tersebut. Pasalnya, mereka masih bisa memproduksi rokok atau menanam tembakau.

"Implikasinya bahwa nanti akan ditindaklanjuti dan diharapkan daerah-daerah bisa untuk bisa memberikan semacam implementasi lebih lanjut di lapangan di daerahnya masing-masing. Sebagai contoh untuk membuat perda yang terkait dengan kawasan tanpa tembakau, begitu. (Kalau untuk indsutri sendiri bagaimana? Tentu kita akan melakukan sosialisasi. (Kapan?) Ya segera,” kata Ali Gufron.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Presiden tentang Pengamanan Produk Tembakau akhir tahun lalu. Dalam peraturan itu, produsen rokok harus mengemas sebanyak 20 batang rokok dalam satu bungkus. Selain itu, produsen  juga wajib menyertakan peringatan bahaya rokok sebanyak 40 persen di depan dan belakang kemasan.