Jaksa KPK Tolak Pledoi Hartati Murdaya

KBR68H, Jakarta – Jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak pledoi atau nota pembelaan yang diajukan terdakwa Hartati Murdaya dan tim penasehat hukumnya.

Hartati terjerat kasus suap Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amtan Batalipu sebesar Rp 3 miliar untuk mengurus izin Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunan sawit. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa penuntut KPK Yudi Kris menyatakan tetap bersikukuh pada tuntutannya.

“(Ketua Majelis Hakim: Punya hak replik atau jawaban terhadap nota pembelaan yang diajukan terdakwa dan atau penasehat hukum terdakwa. Apakah saudara mau mengajukan replik atau jawaban terhadap nota pembelaan tersebut?). Terima kasih Majelis, kami tetap pada tuntutan. (saudara tetap pada tuntutan?) Iya,” tegas Yudi Kris.

Sidang putusan vonis terhadap terdakwa Hartati Murdaya ditunda hingga Senin 4 Februari mendatang.

Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut Hartati dengan hukuman pidana lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta. Pengusaha kelapa sawit Siti Hartati Murdaya dituding menyuap Bupati Buol Amran Batalipu sebesar Rp 3 miliar. Pemberian uang suap tersebut terkait izin sewa tanah dan Hak Guna Usaha (HGU) lahan seluas 4500 hektar di Buol, Sulawesi Tengah.