Indonesia Bisa Belajar dari Argentina, Usut Pelanggaran HAM di Masa Lalu

KBR68H, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) berharap kunjungan Presiden Argentina Cristina Fernández de Kirchner ke Indonesia akan membahas agenda hak asasi manusia ke dalam dua area. Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan, area pertama adalah dialog antara Presiden Argentina dengan Pemerintah Indonesia di bidang ekonomi dan bisnis ini menekankan nilai-nilai HAM. Karena, salah satu dari tujuan kunjungan kenegaraan ini adalah untuk membina hubungan kerjasama antara pemerintah Argentina dengan pemerintah Indonesia dan kelompok bisnis.

Namun, Kontras berharap hubungan kerjasama tersebut tidak dibangun dengan individu maupun korporasi yang diduga terlibat kasus pelanggaran HAM berat.

Area kedua, yaitu Presiden Argentina bisa  mendiskusikan masalah keadilan sosial dengan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Secara khusus, Kontras mengacu terhadap pentingnya merespon kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia, terutama kasus penghilangan paksa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965-1966 dan tahun 1997-1998.

“Hal ini dikarenakan baik Argentina maupun Indonesia memiliki kesamaan sejarah tentang kasus pelanggaran HAM masa lalu, khususnya kasus penghilangan paksa yang terjadi hampir bersamaan yaitu era junta militer di Argentina pada tahun 1976 – 1983 dan rejim orde baru yang dipimpin oleh mantan Presiden Soeharto (1965-1998). Kunjungan Presiden Argentina dan segala masukannya akan menjadi sangat penting untuk disampaikan kepada Pemerintah Indonesia,”kata Haris Azhar, dalam keterangan pers yang diterima Portalkbr.

Kolaborasi dari Pemerintah Argentina, kelompok masyarakat sipil, korban dan keluarga korban juga menjadi contoh keberhasilan Argentina di dunia sebagai negara yang mampu mendorong penyelesaian kasus kejahatan masa lalu. Pemerintah Argentina juga telah menjalankan reformasi hukum dan akuntabilitas khususnya yang terkait dengan HAM dan penghilangan paksa. Gerakan keluarga korban penghilangan paksa di Argentina yang dipimpin oleh Las Madres de la Plaza de Mayo, juga telah menginspirasi korban pelanggaran HAM di seluruh dunia untuk terus menyuarakan kasusnya.

Karena itu, Kontras berharap kunjungan Presiden Argentina ke Indonesia tersebut dapat mendorong pemerintah Indonesia khususnya Presiden RI dan lembaga Negara terkait, untuk tidak ragu melakukan tindakan untuk menyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi di bawah rezim orde baru. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong Presiden RI untuk, Pertama, mengeluarkan kebijakan untuk memastikan kebenaran, keadilan dan reparasi bagi korban dan keluarga korban. Kedua, melakukan pencarian terhadap para korban yang masih hilang hingga kini. Ketiga, untuk meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.