DPR Dukung Inpres Kamtibnas

KBR68H, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai lemahnya koordinasi antarlembaga mengakibatkan konflik sosial kerap gagal dicegah.

Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR, Agus Gumiwang mengatakan, hadirnya Instruksi Presiden soal penanganan gangguan keamanan di daerah diharapkan dapat mencegah hal tadi. Menurutnya, perlu ada keterpaduan lembaga untuk menangani konflik sosial.

"Contohnya laporan inteligen. Laporan itu banyak yang hanya masuk ke dalam meja. Pertama, karena aparat tidak mengerti cara menanganinya. Kedua, ada ego sektoral yang dimiliki masing-masing instansi sehingga masalah yang sudah dideteksi dini oleh intelijen tidak bisa diselesaikan dengan baik. Contoh kasusnya banyak. Saya tidak bisa ngomong kalau di rapat kita banyak sekali ditemukan," ujarnya di gedung DPR.

Kemarin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) atau penanganan gangguan keamanan dalam negeri.

Namun, Inpres ini menuai penolakan berbagai kalangan. Koordinator Badan Pekerja KontraS Haris Azhar mengatakan, kekerasan aparat negara pada kelompok lemah dalam konflik sosial dapat meningkat. Ia mencontohkan tingginya kekerasan pada konflik agraria dan penyerangan terhadap kaum minoritas.