Anggota DPR: KPPU Perlu Hak Menggeledah

KBR68H, Jakarta - Anggota Komisi Perdagangan DPR Refrizal menyatakan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak Sehat perlu direvisi karena kewenangannya kurang.

Menurut Refrizal, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berwenang menggeledah dan menyita dokumen dalam menjalankan tugasnya. Refrizal beralasan, wewenang itu bisa memperkuat KPPU menciptakan iklim usaha yang sehat dan memberi kesempatan pada setiap orang untuk berwirausaha.

“Harusnya memang KPPU yang tahu. Tapi kita jangan sampai kebablasan, jangan sampai dia merusak iklim dunia usahanya. Ini kan persaingan usaha atau monopolinya. Jangan sampai iklim usahanya yang diganggu. Ini bukan hanya untuk pengusahanya saja kan? Tapi untuk semuanya, masyarakat dan orang yang bekerja di situ,” kata Refrizal.

Sementara, pengamat menilai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tak bisa melakukan penggeledahan. Pengamat Hukum Pasar Modal Indra Safitri mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan KPPU bukan penyidikan hukum. Menurut Indra, KPPU bisa berkoordinasi dengan penegak hukum, seperti polisi, jaksa atau KPK untuk menggeledah demi mengumpulkan bukti.

“Dalam konteks proses penegakan hukum harus didefinisikan lebih jelas dulu. Efektivitas dari pada kewenangan-kewenangan yang selama ini ada di KPPU dianggap bahwa dengan tidak adanya hak itu dianggap menghalangi. Tapi tak berarti karena tak adanya hak itu, KPPU tak bergigi,” kata Indra.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengaku kesulitan memperoleh data dan dokumen yang valid saat menyelidiki praktik monopoli. Hampir semua perusahaan yang sedang diselidiki, menyembunyikan dokumen yang dianggap penting dalam penyelidikan. Karena itu KPPU meminta wewenang lebih dalam proses penggeledahan dan sita dokumen.