Pemerintah Mesir Bersikeras Gelar Referendum

KBR68H, Washington - Tiga hari sebelum Mesir mengadakan referendum mengenai rancangan konstitusi, kebingungan dan ketegangan terus mengacaukan panggung politik negara itu.

Demonstran Mesir memegang teguh penolakan mereka terhadap rancangan undang-undang, sementara berjaga-jaga di luar istana presiden di Kairo. Di dalam kompleks istana, sekelilingnya dijaga tank, tentara, pembatas beton dan besi, pemerintah bertekad untuk tetap menyelenggarakan referendum hari Sabtu.

Para Hakim Mesir akan  mengawasi pemungutan suara itu. Sebuah komite peradilan referendum mengatakan pemungutan suara akan berlangsung selama dua hari - Sabtu pekan ini dan pekan depan. Tapi asosiasi hakim terkemuka mengatakan, 90 persen dari anggotanya tidak akan ambil bagian.

Pemungutan suara di Luar Negeri akan diselenggarakan hari Rabu.
Pernyataan kontradiktif lainnya muncul Selasa malam, ketika menteri pertahanan Mesir, Abdel-Fatah el-Sissi, menawarkan perundingan informal guna menjembatani kesenjangan antara penolak dan pendukung konstitusi. Namun para pejabat pemerintah bereaksi dengan mengatakan hal itu keliru dan tidak ada pembicaraan diadakan.

Dalam unjuk rasa kelompok oposisi di Kairo Selasa malam demonstran kelompok liberal, sekuler dan Kristen terus menuntut penundaan referendum , sampai apa yang mereka sebut sebuah dokumen yang baru dan "lebih representatif" tersusun.

Puluhan ribu Islamis dan pendukung Presiden Mohammed Morsi lainnya berkumpul beberapa kilometer jauhnya dari istana, melambaikan bendera Mesir dan spanduk hitam khas kelompok Islam konservatif dan ekstrimis. Kelompok pendukung pemerintah berpendapat rancangan undang-undang itu mencerminkan sifat demokratis dan keislaman Mesir.

Ekonomi Mesir yang sudah goyah terus melemah selama kerusuhan. Pemerintah telah mengumumkan akan menunda pinjaman yang sangat dibutuhkan negara itu dari Dana Moneter Internasional (IMF). Kesepakatan itu mengharuskan langkah-langkah penghematan yang mungkin akan semakin memicu ketegangan. (VOA)