Israel Berlakukan Sanksi Ekonomi kepada Otoritas Palestina

KBR68H, Washington - Israel melakukan aksi balasan terhadap pemungutan suara PBB mengenai status negara Palestina. Tetapi suasana di kalangan rakyat Palestina di Tepi Barat tetap menunjukkan kegembiraan.

Kabinet Israel mengecam pemungutan suara PBB pekan lalu yang meningkatkan status Palestina menjadi negara pengamat.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan "langkah sepihak oleh Palestina di PBB melanggar perjanjian damai," dan oleh karenanya Israel menolak pemungutan suara PBB tersebut.

Netanyahu mengatakan satu-satunya jalan menuju negara Palestina dan perdamaian adalah melalui perundingan langsung dengan Israel.

Untuk menyatakan ketidaksenangannya, Israel memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Otoritas Palestina yang kekurangan uang, menahan lebih dari $100 juta dalam pendapatan pajak.

Kabinet Israel juga menyetujui rencana untuk membangun 3.000 rumah baru bagi warga Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Jerusalem Timur.

Netanyahu mengatakan Israel akan terus membangun sebagai tanggapan atas pemungutan suara PBB itu, yang dikatakannya sebagai "serangan terhadap Zionisme dan Negara Israel."

Israel pertama kali mengumumkan rencana pembangunan itu hari Jumat, mengundang kecaman keras dari Amerika, Uni Eropa dan Palestina, yang mengatakan permukiman itu sebagai hambatan bagi perdamaian.

Meskipun Israel membalas dengan langkah-langkah baru tersebut, warga Palestina di Tepi Barat terus merayakan kemenangan.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mendapat sambutan sebagai pahlawan dari ribuan orang ketika ia pulang dari kunjungan di PBB. Dia mengatakan rakyat Palestina akhirnya memiliki sebuah negara.

“Dunia mengatakan ‘ya’ untuk kemerdekaan Palestina dan ‘tidak’ untuk pendudukan Israel.” Demikian ujar Abbas kepada massa yang bersorak-sorai. (VOA)