KBR, Thailand – Apa yang terjadi pada perempuan masyarakat adat di negara-negara di Asia Pasifik?
Di Nepal sebanyak 31,8% penduduknya merupakan masyarakat adat, yaitu masyarakat yang tinggal di pedalaman, masyarakat adat juga masyarakat suku-suku terpencil. Mereka hidup dengan bahasa adat, bahasa yang berbeda yang digunakan oleh kebanyakan orang di negaranya. Akses politik yang sulit menjadikan mereka mendapatkan banyak diskriminasi.
Hingga sekarang, diskriminasi terhadap mereka masih terus terjadi terutama pada para perempuan. Tak hanya kesulitan pada akses tanah, namun juga pada akses ke pekerjaan. Sebanyak 96% masyarakat adat di Nepal bahkan tidak bersekolah. Diskriminasi juga sering menimpa mereka karena mempunyai warna kulit yang berbeda dan bahasa mereka yang berbeda.
Diskriminasi juga dialami para perempuan masyarakat adat, ketika di rumah mereka tak boleh mengambil keputusan – keputusan selalu diambil oleh laki-laki, baik suami maupun ayah.
Dalam forum Masyarakat Sipil Asia Pasifik “ Asia Pasific Civil Society Forum on Women and Beijing+20” yang difasilitasi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di Bangkok, Thailand, National Coalition Against Racial Discrimination Nepal, Rajani Maharjan menyatakan, bahwa saat ini persoalan mereka bertambah dengan adanya konflik dan perubahan iklim.
“Yang dibutuhkan adalah akses terhadap kebijakan-kebijakan, kami ingin agar indigenous people dapat mengakses sumber ekonomi dan politik. Para perempuan harus dibuka akses ekonominya agar mereka hidup seperti yang lain.”
Lalu bagaimana dengan nasib perempuan masyarakat adat di Bangladesh?
Kondisinya tak jauh beda. Chandra Triputra dari Kapaeeng Foundation Bangladesh menyatakan bahwa diskriminasi kelas dan bahasa juga terjadi pada para perempuan adat dan suku-suku terpencil.
“Seharusnya masyarakat adat diberikan kepercayaan, perempuan mempunyai lahan untuk menanam dan mereka terlibat dalam pengambilan keputusan.”
Masyarakat adat dan terpencil di Nepal dan Bangladesh misalnya walaupun jumlahnya banyak, namun tidak ada yang duduk di parlemen. Di Nepal hanya 0,16% masyarakat dan suku terasing yang masuk di partai politik.
Di Indonesia problem perempuan masyarakat adat tak jauh beda. Mereka terasing dan sulit mendapatkan akses ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Mereka juga kesulitan mendapatkan akses politik. Banyak masyarakat indegenous people di Indonesia juga punya problem soal perubahan iklim dan lingkungan.
Sejumlah peserta forum meminta pemerintah negara-negara di Asia Pasifik untuk membuka akses pada para perempuan adat dan yang hidup pedalaman, juga menjadikan isu ini menjadi kebijakan pemerintah.
