Waka Komisi I DPR: Usir Dubes Australia dari Indonesia

KBR68H, Jakarta – Komisi I DPR mendukung keputusan pemerintah yang menarik Duta Besar Indonesia di Australia pasca kasus penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009 lalu. Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, tindakan tersebut merupakan langkah yang tepat. Namun, pemerintah seharusnya juga melakukan tindakan yang lebih keras lagi kepada Australia yaitu mengusir Duta Besar mereka yang ada di Indonesia.

“Kita tidak perlu takut mengambil tindakan keras kepada Australia. Tindakan penyadapan yang mereka lakukan sudah menciderai hubungan baik antara kedua negara yang sudah terjalin selama ini. Keputusan menarik Dubes RI di Australia sudah tepat. Namun, langkah berikutnya seharusnya mengusir Duta Besar Australia dari Indonesia. Jangan takut dengan nasib pelajar Indonesia yang tengah sekolah di Australia, karena itu tidak akan berpengaruh. Australia telah melanggar kedaulatan negara ini dengan melakukan penyadapan kepada SBY,”ujar TB Hasanuddin ketika dihubungi KBR68H melalui sambungan telepon, Selasa (19/11).

TB Hasanuddin menambahkan, setelah mengusir Dubes Australia dari Indonesia, langkah berikutnya yang harus diambil adalah meminta klarifikasi langsung dari pemerintah Australia. Perdana Menteri Tony Abott mungkin tidak tahu banyak masalah ini karena dilakukan sebelum dia berkuasa. Namun, klarifikasi tetap harus dilakukan dengan sejujurnya.

Sebuah dokumen yang dibocorkan oleh bekas kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) Edward Snowden menunjukkan bahwa mata-mata Australia berusaha menyadap hubungan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka juga mengincar pembicaraan ibu negara, serta sejumlah menteri senior.

Dokumen itu menyebut presiden dan sembilan orang terdekatnya menjadi sasaran penyadapan, termasuk Wakil Presiden Boediono. Nama lainnya yang diincar adalah para menteri yang kemungkinan menjadi kandidat dalam pilpres tahun depan.