Laksanakan SDGs, Pemerintah Janji Libatkan Masyarakat Sipil

KBR, New York - Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji melibatkan masyarakat sipil ketika melaksanakan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SDGs adalah agenda pembangunan se-dunia yang akan dimulai awal tahun depan.

Kata dia, pemerintah tidak bisa berdiri sendiri dan butuh bantuan masyarakat yang diwakili oleh organisasi masyarakat. Dia menjamin pemerintah siap mendengar masukan publik.

"Bentuk kerjasamanya bisa macam-macam," ujar Jusuf Kalla di Kantor Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB di New York, Amerika Serikat, Jumat siang (25/9) waktu setempat.

Ia menambahkan, bentuk dan mekanisme keterlibatan tersebut akan didiskusikan lebih jauh. "Bisa keterbukaan data pemerintah dan sebagai pembanding ada data dari NGO atau masyarakat sipil," jelasnya.

Dalam kunjungannya ke Sidang Majelis Umum PBB di New York, sepekan ini, Kalla menyempatkan bertemu perwakilan organisasi masyarakat sipil Indonesia. Wakil Presiden Indonesia ke-12 ini berdialog selama satu jam dengan INFID, KontraS, Walhi, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Migrant Care. Kalla juga bertemu dengan perwakilan dunia usaha.

Sementara itu, dari kalangan pemerintah, Kalla membawa serta empat menteri. Yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Nilla Moeloek, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Puan Maharani, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise.