WikiLeaks mengungkapkan bahwa media Australia telah dilarang melaporkan kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan petinggi Indonesia, Malaysia dan Vietnam, serta keluarga mereka dan pejabat senior lainnya.
Dengan alasan ‘keamanan nasional’ wartawan Australia tak boleh membuat berita yang bisa mengganggu hubungan internasional negara kangguru itu. Larangan ini muncul setelah terungkapnya keterlibatan tujuh pejabat senior Reserve Bank of Australia (RBA) dalam mengamankan kontrak penjualan polymer dengan pemerintah Malaysia, Indonesia, Vietnam dan beberapa negara lain pada 19 Juni lalu.
Larangan itu menyebut 17 nama yang tak boleh diberitakan, termasuk Perdana Menteri Malaysia, presiden Vietnam saat ini Truong Tan San, presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, bekas presiden Indonesia dan ketua umum PDIP Megawati Sukarnoputri, serta 14 pejabat senior dari negara-negara itu.
“Pemerintah Australia tak hanya menghalang-halangi kebebasan pers, tapi juga telah membutakan publik Australia. Menlu Julie Bishop harus menjelaskan mengapa dia mengancam akan memenjarakan warganya demi menutup-nutupi skandal korupsi yang melibatkan pemerintah,” kata pendiri WikiLeaks Julian Assange.
“Konsep keamanan nasional bukan berarti harus menutup-nutupi kasus korupsi yang melibatkan pejabat di Australia atau negara lain. Media harus bisa melaporkan kejadian ini. Sangat ironis jika Tony Abbott malah membawa nilai-nilai buruk Asia ke Australia.” (wikileaks)
