PBB Desak Israel-Palestina Gencatan Senjata

KBR – Sekjen PBB, Ban Ki Moon kembali menyerukan gencatan senjata antara Israel-Palestina Jalur Gaza. Itu dikatakan Ban menyusul semakin memburuknya situasi di Gaza.

Ban akan menggelar rapat dadakan bersama Dewan Keamanan, hari ini, Kamis (10/7) hari ini. Rapat ini akan membahas terkait serangan udara yang diluncurkan oleh Israel ke wilayah perbatasan Gaza sejak 8 Juli kemarin.

Ban Ki Moon menyampaikan bahwa dalam rapat hari ini, ia akan melaporkan pembicaraannya dengan para pemain kunci. Selanjutnya ia akan mendiskusikan apa yang seharusnya dilakukan oleh para dewan, pimpinan daerah, dan amsyarakat internasional untuk menghentikan kekerasan dan mencegah penyebarannya.

Dilansir dari ABC News, Rabu kemarin Ban Ki Moon sudah mendesak Presiden Mesir, para penguasa Qatar dan Arab Saudi, Menteri Luar Negeri AS John Kerry, dan yang lainnya untuk menekan Israel dan Palestina segera menghentikan serangan ini.

Ia berharap kedua negara ini segera kembali ke perjanjian gencatan senjata yang disepakati pada November 2012 dan melanjutkan perundingan damai.

“Gaza sedang berada di ujung tanduk. Situasi yang semakin memburuk ini nantinya akan semakinj di luar kendali. Kekerasan akan berkembanng lebih jauh lagi,” jelas Ban dikutip dari ABC News, (10/7).

Serangan 8 Juli ini diluncurkan Israel untuk mengakhiri serangan roket dari Gaza yang semakin intensif beberapa pekan terakhir ini. Serangan roket Gaza ini menewaskan tiga remaja Israel yang kemudian disusul serangan balasan Israel ke Gaza yang menewaskan seorang remaja Palestina.

Serangan ini telah memicu pertempuran paling sengit antara Israel dengan kelompok militan Islam Hamas di Gaza sejak pertempuran 8 hari yang terjadi pada November 2012. Serangan Israel ini menewaskan sedikitnya 22 orang.

Dalam sebuah surat, utusan untuk PBB dari Palestina Riyad Mansour mengatakan bahwa korban tewas dalam serangan Israel terdiri dari seorang pria tua, perempuan, dan delapan anak.

Ia menuduh Israel telah melakukan tindak kejahatan perang dan terorisme negara terhadap orang yang tidak berdaya dan seharusnya dilindungi, yaitu masyarakat sipil Palestina.

Editor: Pebriansyah Ariefana