Ini Perjalanan Pergerakan Aktivis Hong Kong di Bawah Kendali Tiongkok

KBR - Ratusan aktivis pro-demokrasi di Hong Kong akhirnya bisa menjalankan jajak pendapat untuk mengajukan referendum. Masyarakat Hong Kong ini menuntut alam bebas dan demokrasi. Mereka tidak ingin terus-terusan menjadi 'boneka' Tiongkok.

Ada 800 ribu orang ingin memilih pemimpinnya sendiri dengan leluasa. Selama ini pimpinan Hong Kong ditunjuk Tiongkok. Sekarang ratusan aktivis memimpin perjuangan menuju Hong Kong merdeka 100 persen.

Berikut perjalanan pergerakan aktivis pro demokrasi di Hong Kong menuntut kemerdekaan 100 persen itu, seperti dilansir Reuters:

Juli 1997 - Pemerintah Inggris memberikan Hong Kong kepada Tiong Kok. Hong Kong sudah di bawah Inggris sebagai negara persemakmuran lebih dari 150 tahun. Saat itu, pria Tionghoa,  ditunjuk mengurusi penyerahan negara itu, dan menjadi pemimpin Hong Kong untuk pertama kali.

Februari 2001 - Pertentangan di dalam pemerintahan Hong Kong mulai terjadi. Sekertaris Negara Hong Kong saat itu, Anson Chan protes Tiongkok terlalu campur tangan dengan pemerintahan Hong Kong. Dia memundurkan diri.

Juni 2002 - Aksi protes berujung maut terjadi di Hong Kong. Pengadilan Hong Kong menangkap 16 anggota gerakan spiritual Falun Gong saat mengadakan aksi protes di kantor Perwakilan Beijing di Hong Saat itu Falun Gong tetap legal di Hong Kong, meskipun dilarang di Tiongkok.

Juli 2003 - Aksi protes besar-besaran pertama terjadi. Sebanyak 500 ribu orang tumpah ke jalan protokol Hong Kong untuk memprotes usulan undang-undang anti-subversi.

April 2004 - Tiongkok menjanjikan akan membuat aturan perubahan undang-undang pemilu Hong Kong. Beijing memberikan hak warga Hong Kong untuk memilih pemimpinnya sendiri.

Mei 2005 - Pengadilan tertinggi Hong Kong menjatuhkan hukuman bersalah pada 16 anggota gerakan spiritual Falun Gong. Ajaran mereka dianggap tidak sejalan dengan prinsip Hong Kong. Bahkan mereka dianggap mengganggu ketertiban umum.

Desember 2007 - Beijing memutuskan Hong Kong bisa langsung memilih pemimpin mereka sendiri pada tahun 2017 dan anggota legislatif mereka pada tahun 2020.

Desember 2009 - Otoritas Hong Kong mengungkap proposal untuk reformasi politik. Saat itu banyak tekanan politik pada pemerintah Hong Kong.

Juni 2014 - Kabinet Tiongkok mengeluarkan dokumen kebijakan di Hong Kong. Dokumen itu menegaskan bahwa sementara masyarakat pemilih di Hong Kong dapat memilih pemimpin berikutnya pada tahun 2017. Hanya saja kandidat pemimpin Hong Kong dipilih Tiongkok.

Juni 2014 - Hampir 800.000 orang memberikan suara dalam referendum yang tidak resmi.