Sengketa Teritorial di Laut Cina Selatan Mulai Menemui Titik Terang

KBR68H – Cina dan Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) sepakat untuk membentuk kode etik (code of conduct) terkait sengketa teritorial di Laut Cina Selatan.

“Kita harus membuat dan memiliki kode  etik. Jika tidak, maka seterusnya hanya akan ada ketidakpastian,” ujar Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa dalam pertemuan antar menteri luar negeri Asia pada Minggu (30/6) di Brunei Darussalam, Malaysia.

Dalam pertemuan ini, Beijing meminta dibentuk sebuah badan khusus untuk mengawasi proses tersebut. Hal ini kemudian disetujui oleh para menteri ASEAN.

“Kami berharap setiap sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan dipecahkan oleh negara-negara yang terlibat secara langsung,” ujar Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi.

Beijing sendiri kini kian rutin mengerahkan patroli militer dan paramiliternya di Laut Cina Selatan.

Hampir seluruh wilayah laut yang kaya akan sumber daya alam ini diklaim oleh Cina. Sementara itu Filipina, Taiwan, dan Vietnam mengklaim beberapa bagian lainnya.

Kesepakatan ini menunjukkan langkah yang baik di tengah sengketa teritorial yang sedang memanas. Pada pertengahan Juni lalu, Manila mengirim tentara dan logistik ke sebuah bangkai kapal di Second Thomas Shoal, area terumbu karang kecil yang diklaim oleh Filipina menjadi miliknya.

Menganggapi hal ini, seperti dilansir The People’s Daily, surat kabar milik pemerintah Cina pada Jumat lalu,  Cina berjanji akan meluncurkan serangan balik jika Filipina masih melanjutkan aktivitas tersebut.
 
ASEAN dan Cina akan berdiskusi lebih lanjut untuk membicarakan deklarasi kode etik pada September 2013. Deklarasi itu baru menjadi awal dari kode etik yang nantinya akan mengikat secara hukum. (CNA/WSJ)

Editor; Doddy Rosadi