KBR – Peru mengizinkan tentara dan polisi untuk membunuh dan melukai warga. Hal itu mengakibatkan sepuluh orang meninggal dan lebih dari 200 orang terluka, 80 diantaranya ditembak.
“kami terus mempertimbangkan undang-undang ini sebagai salah satu yang memberikan angkatan bersenjata serta kepolisian izin untuk membunuh. Selama protes sosial, polisi dan tentara yang menyebabkan cedera atau kematian akan dibebaskan dari tanggung jawab pidana.” kata Juan José Quispe dari Instituto Libertad y Democracia.
Ia mengatakan pembebasan juga diberlakukan bagi polisi atau tentara yang memerangi narkotika dan terorisme, khususnya jika secara tidak sengaja membunuh warga sipil. Hukum ini diumumkan secara resmi pada Januari tahun ini dan telah disahkan oleh pemerintah sebelumnya.
Penggunaan senjata dilakukan saat membubarkan protes di jalan raya dekat kota Bagua. Warga pribumi Awajuns dan Wampis melakukan protes secara damai terkait undang-undang baru yang harusnya dikeluarkan untuk mematuhi perjanjian perdagangan antara Peru dan Amerika Serikat, antara lain bagi industri ekstraktif untuk memanfaatkan sumber daya alam di daerah mereka.
Amnesti Internasional mengatakan ada sedikit kemajuan untuk menetapkan tanggung jawab aparat keamanan. Namun, tidak ada kemajuan dalam menyelidiki siapa yang memberi perintah dalam operasi penggunaan senjata. (guardian)
Editor: Antonius Eko
