ILO: 21 Juta Manusia Masih Mengalami Kerja Paksa

KBR - Sebuah persetujuan perdagangan global untuk mengatasi bentuk kerja paksa modern telah disetujui dengan suara terbesar  dalam Konferensi Tenaga Kerja Internasional, ILO, yang dihadiri 177 negara anggota. Hanya delapan negara yang menentang.

Persetujuan tadi membentangkan cara mencegah, melindungi, dan memberi ganti rugi kepada para korban kerja paksa. ILO memperkirakan 21 juta laki-laki,  perempuan dan anak-anak di seluruh dunia bekerja secara paksa, dalam bisnis ilegal yang menghasilkan 150 miliar dollar setiap tahun.

ILO mengesahkan Konvensi mengenai Tenaga Kerja Paksa pada tahun 1930 dan 1957.  Protokol baru kini menggantikan  kedua perjanjian tua itu untuk abad ke-21 ini. Ketua ILO, David Garner, mengatakan, persetujuan tersebut memusatkan perhatian pada bentuk-bentuk perbudakan masa kini, dan mengatasi praktek-praktek seperti perdagangan manusia.

"Saya pikir, berbagai aspek  penting dalam hal ini adalah menyerukan agar negara-negara anggota melaksanakan kewajiban mereka untuk menghentikan praktek kerja paksa yang termaktub dalam Konvensi 29, dengan memperkuat  tindakan pencegahan dan perlindungan. Hal ini dilaksanakan dengan memberi kepada para korban, akses cara penanggulangan masalah, seperti kompensasi dan berbagai sanksi kepada para majikan buruh kerja paksa. Terdapat konsensus dalam komisi ILO bahwa hukuman terhadap para pelanggar peraturan ini  penting, tetapi yang sama pentingnya adalah  menjamin hak-hak para korban terlindungi," kata Garner.

Menurut ILO, para korban kerja paksa sering diperlakukan seperti penjahat  dan bukannya orang yang butuh pertolongan. Kepala bagian program aksi khusus ILO urusan kerja paksa, Beate Andrees, mengungkapkan, protokol baru itu memperbaiki ketidakadilan ini.

"Ada satu pasal dalam protokol tersebut yang melindungi para korban dari penyiksaan akibat kegiatan kriminal yang mungkin terpaksa mereka lakukan ketika menjalankan kerja paksa ini. Sebagian korban, misalnya, dipaksa menanam candu atau mengedarkan obat terlarang," jelas Andrees.

ILO memperkirakan 55 persen para korban kerja paksa ini adalah perempuan, 45 persen laki-laki dan 26 persen anak-anak. Para korban ini mungkin adalah buruh kontrak atau yang bekerja dalam kondisi seperti budak dalam berbagai macam industri. 

ILO menambahkan, perempuan dan anak-anak terutama dipaksa bekerja sebagai pembantu rumahtangga dan pekerja seks, sementara laki-laki dan anak laki-laki dipaksa bekerja di ladang pertanian, bangunan dan pertambangan. Menurut ILO banyak yang bekerja dengan jam kerja yang panjang, acapkali dengan sedikit upah atau tanpa dibayar sama sekali.

Dua negara harus meratifikasi protokol tersebut sebelum diberlakukan, dan pemerintah masing-masing negara harus  meratifikasi protokol baru tadi supaya terikat  secara hukum oleh pasal-pasal persetujuan tersebut.

Editor: Pebriansyah Ariefana