KBR – Presiden terpilih Filipina Rodrigo Duterte berjanji akan mengembalikan hukuman mati dengan cara digantung. Ia juga akan memberikan izin kepada pasukan keamanan untuk menembak mati para pelaku kejahatan terorganisir dan mereka yang menolak penangkapan.
Selain itu, ia juga memastikan ada imunitas atau kekebalan hukum atas dirinya dan pasukan keamanan setelah tidak menjabat.
Hukuman mati di Filipina sebetulnya sudah dihapus pada 2006 lalu ketika Filipina dipimpin oleh Presiden Gloria Arroyo.
Kebijakan yang kontroversial ini adalah salah satu kebijakan terakhir yang dikeluarkan Duterte, yang akan segera menjalankan tugasnya sebagai Presiden Filipina. Sebelumnya, ia menetapkan batas waktu jam 2 pagi untuk minum alkohol di area public. Ia juga melarang anak-anak untuk jalan sendirian di malam hari. Jika ada anak yang kedapatan berada di jalanan pada malam hari, maka orangtua anak tersebut akan ditangkap dan dipenjara karena ‘pengabaian’.
Salah satu yang dianggap sebagai kunci sukses kampanye Duterte untuk memenangkan Pemilu di Filipina adalah janjinya untuk menghapus kejahatan dalam waktu 3-6 bulan setelah terpilih. Duterte berjanji untuk 'menghabisi' puluhan ribu pelaku kejahatan.
Ketika masih menjadi Walikota Davao, Duterte dikenal dengan nama julukan “The Punisher” (Sang Penghukum) karena rekornya menekan jumlah kriminalitas di kota tersebut. Lebih dari 1000 pelaku kejahatan dibunuh oleh pasukan keamanan Davao di bawah kepemimpinannya. Human Rights Watch pada 2015 lalu menyebut Duterte sebagai ‘walikota pasukan pembunuh’ karena apa yang dilakukannya di Davao. (The Guardian, BBC)
