MK Thailand Putuskan PM Yingluck Shinawatra Harus Mundur

KBR, Jakarta - Pengadilan Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra harus segera mundur. PM cantik itu harus mundur karena dituduh menyalahgunakan kekuasaan.

MK juga menjelaskan jika peralihan kekuasaan kepada Kepala Keamanan Nasional, Thawil Pliensri ilegal. Peralihan kekuasaan itu dilakukan oleh Yingluck. Sehingga, bisa dikatakan Thailand sudah tidak ada pemimpin.

"Statusnya perdana menteri telah berakhir, Yingluck tidak bisa lagi tinggal di posisinya sebagai perdana menteri sementara," begitu kata Hakim MK seperti dilansir BBC, Rabu (7/5).

Sementara sejumlah media massa internasional mengkhawatirkan mundurnya Yingluck akan memicu protes besar-besaran jilid 2 di Thailand. Sebab ribuan pendukung Ying dan penolaknya bisa jadi akan kembali turun ke jalan.

Sebelumnya putusan MK ini, dalam persidangan Selasa (6/5) kemarin Yingluck menolak dakwaan penyalahgunaan kekuasaan. Bersamaan dengan sidang itu, para menteri kabinet mengancam akan menggelar unjuk rasa besar jika keputusan mahkamah konstitusi memecat Ying.

Sejak tahun kemarin, Thailand memang sudah menghadapi kebuntuan politik. Ying masih dicurigai akan melanjutkan rezim korup kakaknya mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Thaksin digulingkan militer tahun 2006 lalu.

Pemerintah sementara pimpinan Yingluck dan Komisi Pemilihan sudah sepakat untuk menggelar pemilu pada 20 Juli setelah pemilu Februari lalu dianggap tidak konstitusional. Yingluck juga sedang menghadapi dakwaan terkait dengan program subsidi beras yang dituduh sarat dengan korupsi.