Pelapor PBB: Usut Pelanggaran Sistematis di Korea Utara

KBR68H, Washington - Pejabat hak asasi yang diangkat oleh PBB menganjurkan agar dilakukan penyelidikan  terhadap  pelanggaran  yang terjadi di Korea Utara.

Dalam sebuah laporan  kepada Dewan  HAM PBB, Pelapor khusus urusan Korea Utara, Marzuki Darusman  mengatakan,  penyelidikan  resmi  HAM akan membantu  menekan Korea Utara  memperbaiki  keadaan, yang dianggap merupakan salah satu yang terburuk di dunia

 “Meskipun ucapan-ucapan saya biasanya tidak cukup, untuk mengakhiri kejahatan terhadap kemanusiaan, pengamatan cermat yang meningkat oleh  dunia  internasional  akan memberikan  langkah perlindungan, khususnya   apabila dilakukan dengan  prospek investigasi kriminal masa depan dan  pengaruh  pencegahan  yang  mungkin akan terdapat  nanti pada  masing-masing pelaku kejahatan”.kata Marzuki.

Laporan itu menggambarkan  pelanggaran yang “sistematis dan meluas”, termasuk pembunuhan, perbudakan, pemenjaraan,  penganiayaan, penyiksaan   berdasarkan politik dan agama, serta penghilangan orang dengan paksa.

Delegasi Korea Utara  dalam Dewan yang berpusat di Jenewa itu , Choi Seukyoung mengatakan,  laporan tersebut  merupakan bagian  dari  konspirasi yang dipimpin Barat  terhadap pemerintah  Korea Utara.

 “Laporannya  adalah salinan dari bahan-bahan   palsu mengenai  keadaan   HAM di  negara  saya, dibuat-buat dan  diciptakan  oleh  kekuatan yang memusuhi, pembangkang, dan pemberontak-pemberontak lainnya. Ini tidak lebih dari  alat  komplotan politik  untuk menyabot  sistem sosialis  kami  dengan mencemarkan  citra Republik Demokrasi  Rakyat Korea  yang bermartabat  dan  menciptakan  tekanan internasional  dengan dalih perlindungan hak asasi”.ujarnya.

Dukungan bagi penyelidikan  PBB meningkat, antara lain karena  Rusia dan Cina, sekutu lama Korea Utara, tidak lagi duduk   dalam  Dewan HAM. Amerika Serikat dan  Jepang  telah  menyatakan mendukung  dilakukannya penyelidikan internasional. Marzuki Darusman  mengatakan, keadaan  di Korea Utara  telah memburuk  sejak  Kim Jong Un memegang kekuasaan di negara itu  setelah  ayahnya, Kim Jong Il meninggal dunia tahun 2011. (VOA)