Korupsi di Asia Hambat Pertumbuhan Ekonomi

KBR68H, Washington - Korupsi di Asia masih terus menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi, menguras miliaran dolar dari pertumbuhan ekonomi dan memicu kecaman publik.

Ketika para pemrotes turun ke jalan-jalan di Bangkok tahun lalu, mereka menuntut Pemerintahan PM Thailand Yingluck Shinawatra untuk mengatasi tumbuhnya korupsi di Thailand.
Seorang pengusaha berusia 79 tahun menunjukan bertambahnya biaya dalam menjalankan bisnis, pemberian uang suap kepada para pejabat.
 
“Saya pengusaha. Saya tidak tahan lagi karena harus membayar begitu banyak uang suap. Sebelumnya, kita masih  bisa menerima untuk membayar lima atau sepuluh persen. Tapi kini paling sedikit 30 persen.”kata dia.

Perhitungan tentang berapa banyak kegiatan ekonomi yang merugi  akibat korupsi sulit untuk dinilai, tapi sebuah penelitian terbaru dari Universitas Kamar Dagang Thailand menyimpulkan bahwa lebih dari dua persen dari GDP atau kira-kira 11 miliar dolar kemungkinan akan hilang akibat korupsi tahun ini.
 
Universitas itu mengatakan kebanyakan dari sektor swasta yang disurvei mengatakan mereka membayar suap lebih banyak kepada para pejabat pemerintah dan politisi untuk memenangkan kontrak pemerintah.

Ekonom politik Thailand, Pasuk Pongpaichit, mengatakan meskipun ada bukti yang menunjukkan pemerintah membuat kemajuan dalam pemberantasan korupsi ke tingkat yang lebih rendah, lemahnya ekonomi global berarti meningkatnya persaingan untuk mendapatkan kontrak pemerintah yang menguntungkan.
 
“Globalisasi, tekanan internasional terhadap pemerintah Thailand agar lebih transparan, dapat dirasakan, dan berbagai departemen pemerintah menanggapi hal itu. Ini bukan berarti pekerjaan menjadi sangat cepat. Pada sisi lain karena ekonomi dunia melambat dan bisnis lokal menjadi lebih kompetitif, kita bisa melihat tingkat korupsi mungkin meningkat karena kompetisi yang lebih ketat.”ujarnya.

Para analis mengatakan Pemerintah Thailand dicermati dengan ketat atas pengeluarannya sebesar lebih dari $ 11 miliar untuk infrastruktur pengelolaan air setelah banjir 2011 dan pengeluaran sebesar $ 67 miliar bagi pembangungan jalur rel kereta api dan proyek-proyek bangunan lainnya. Para ekonom juga menyatakan dana dukungan sebesar 33 milyar dollar bagi progam harga beras untuk para petani juga dilanda berbagai tuduhan korupsi.

Kendati menunjukan pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam dekade terakhir, banyak negara di Asia masih menduduki peringkat buruk dalam indeks anti-korupsi internasional. (VOA)