Lima Remaja Tewas dalam Penembakan di Pania

Lima remaja tewas di wilayah Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua Barat awal pekan ini setelah polisi dan TNI menembaki pengunjuk rasa.

Human Rights Watch menyatakan sedikitnya 17 orang, lima diantara remaja, mengalami luka-luka dan saat ini dirawat di rumah sakit.

Dalam laporannya itu disebutkan personil polisi dan TNI menembakkan peluru tajam ke arah 800 demonstran damai, termasuk perempuan dan anak-anak, yang berkumpul di depan kantor polisi.

Dikatakan para pengunjuk rasa berkumpul untuk memprotes sekelompok anggota TNI, yang diduga memukuli anak berusia 12 tahun malam sebelumnya.

Wakil Kepala Kepolisian Indonesia Badrodin Haiti mengakui adanya penembakan.

“Penembakan itu dari kepolisian atau dari unsur lain. Termasuk kita cari tahu siapa yang salah. Kalau salah sudah jelas akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku. Yah itu unjuk rasa kami dilempari batu dan dipanah,"

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kepolisian harus segera memeriksa pihak yang terlibat dan memastikan siapa yang bersalah.

“Tentu pemerintah prihatin akan hal tersebut. Dan tentu kita perintahkan aparat keamanan untuk meneliti apa yang terjadi, “

Foto-foto korban tewas disebar di media sosial oleh para aktivis dan pendukung Papua Barat.

Di foto-foto itu terlihat para korban yang masih muda, berlumuran darah akibat luka di kepala dan luka tembakan di perut, dikelilingi para pelayat.

Yohannes Douw menyaksikan pembunuhan itu dan mengatakan masyarakat sudah mengumpulkan bukti-bukti penembakan.

“Itukan Anda lihat fotonya, masyarakat miliki peluru-peluru yang jatuh. Kalau itu potongnya rata kaya bambu itu peluru karet, tetapi kalau dia potong ada panjang sedikit itu peluru tajam. Tidak ada peluru karet masa orang mati itu, itukan peluru tajam semua itu,"

Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) mengklaim TNI-Polri sudah sepakat berdamai secara adat dengan masyarakat Paniai.

Tapi Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan hanya penegakan hukumlah yang bisa menyelesaikan masalah tersebut.

“Itu kejahatan terhadap kemanusiaan karena itu tadi saya sudah bertemu dengan Menkopolhukham beserta jajarannya dan tidak ada namanya perdamaian. Orang mati kok damai, itu kejahatan kemanusiaan. Perdamaian itu misalnya kalo permasalahan hutang piutang. Silahkan mereka bayar membayar sejumlah uang tetapi Komnas akan tetap menyelidiki independen."

Kantor HAM PBB menyatakan “khawatir dengan laporan berkala soal kekerasan di Papua dalam beberapa tahun terakhir”.

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan kasus penembakan sudah sering terjadi di Papua.

“Realita yang terjadi benar terjadi di Papua. Orang bilang pembangunan di Papua heboh. Tidak ada pembangunan di Papua yang ada pembunuhan. Tidak ada pembangunan yang ada pembunuhan oleh TNI dan Polri. Oknum - oknum TNI dan Polri melakukan pembunuhan di tanah Papua. Kehidupan untuk ditembak. Tanah Papua bukan untuk lahan tembak bagi TNI dan Polri ,"

Dia  meminta polisi dan TNI ditarik dari wilayah penembakan.

Tapi juru bicara TNI, Muhammad Fuad Basya mengatakan, mereka tidak akan melakukannya,

“Sesuatu hal yang tidak masuk akal, terjadi kerusuhan kemudian minta tentara dan polisi keluar dari sana. Apa maksudnya, itulah semakin dalam kecurigaan kita. Seharusnya justru situasi seperti itu, tentara dan polisi diperbanyak agar semakin damai. Kalau dilarang, ini mesti ada suatu agenda yang kita waspadai,"

Presiden Joko Widodo telah berjanji untuk membuka provinsi itu bagi media asing dan memperbaiki kondisi HAM serta meningkatkan pembangunan ekonomi bagi masyarakat di sana.

Tapi kemampuannya untuk memperbaiki situasi HAM di sana mulai diragukan sejak dia menunjuk Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan. Ryamizard pernah memuji tentara yang membunuh pemimpin Papua ternama Theys Eluay pada 2001, sebagai pahlawan.