Partai Politik India Dituduh Menyuap Jurnalis Saat Pemilu

Masyarakat Madhya Pradesh di India Tengah akan mendatangi tempat pemungutan suara untuk memilih anggota Majelis pekan depan.

Baik partai berkuasa BJP dan oposisi Partai Kongres merayu para pemilih dengan janji-janji manis...mulai dari pembagian ponsel pintar bagi para siswa hingga pekerjaan bagi kaum muda.

Termasuk menjanjikan tanah dan rumah dengan bunga khusus bagi jurnalis. 

Untuk kali pertama, 2 partai politik utama negara demokrasi terbesar di dunia, menawarkan janji-janji kampanye kepada jurnalis.

BJP telah mengumumkan dalam manifesto pemilu mereka kalau mereka akan memberikan laptop bagi semua jurnalis terakreditasi di negara bagian itu. Selain itu para jurnalis juga dijanjikan tanah dan rumah dengan bunga khusus. Ini tentunya diberikan setelah mereka terpilih.

Oposisi Partai Kongres juga menjanjikan hal yang sama.

Mereka juga berjanji akan memasang iklan secara teratur untuk surat kabar kecil di masa mendatang.

Juru bicara Partai Kongres Pankaj Chaturvedi membenarkan keputusan itu.

“Kami menganggap jurnalisme sebagai pilar keempat demokrasi. Kami memperlakukan jurnalis seperti profesi lain dan memberikan mereka kehormatan dalam masyarakat. Bukan hal yang buruk memberikan mereka rumah dengan kredit khusus. Kami percaya jurnalis harus diberdayakan dan itu sebabnya kami mencantumkannya dalam manifesto kami. Ini adalah tanggung jawab sosial kami.”

Tapi media analis ND Sharma yakin kalau partai-partai itu melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi di India yaitu menawarkan sesuatu secara langsung kepada wartawan.

Ia mengatakan karena itu Komisi Pemilihan Umum harus bertindak.

“Jika mereka mengumumkan sebuah kebijakan yang bisa menciptakan situasi bekerja yang lebih bebas bagi wartawan, tentu harus kita sambut baik. Tapi di sini mereka langsung menawarkan godaan kepada para jurnalis dalam bentuk laptop dan lain-lain. Menurut saya ini tidak baik untuk jurnalisme. Komisi Pemilihan Umum India, menurut saya, harus memeriksa soal ini, karena wartawan berada dalam posisi mempengaruhi orang lain.”

Jurnalis independen Amitabh Pandey merasa praktik ini harus dihentikan.

“Di satu sisi, Komisi Pemilihan India telah berusaha keras memeriksa berita berbayar. Tapi di sisi lain, kedua partai politik secara langsung menawarkan suap kepada wartawan melalui manifesto mereka, padahal ini dilarang.”

Awal tahun ini, Mahkamah Agung India menyatakan kalau partai politik tidak boleh berjanji memberikan sesuatu secara gratis, kepada para pemilih. Ini dianggap bisa ‘menggoyang dasar pemilihan yang bebas dan adil’.

MA meminta Komisi Pemilu untuk memberlakukan pedoman manifesto pemilu yang lebih ketat.

Tapi politisi berdalih tidak ada yang salah dengan mencantumkan janji memberikan sesuatu secara gratis kepada para pemilih dalam manifesto politik karena itu tidak melanggar UU.

Shirish Khare adalah jurnalis yang bekerja di majalah berita kenamaan India, Tehelka.

Ia mengatakan jurnalis di banyak media bekerja dalam kondisi yang sulit, dengan gaji yang rendah dan jam kerja yang panjang. 

Ia mengaku beberapa rekannya tergoda untuk menerima laptop yang dijanjikan.
 
“Politisi ini merusak kami dengan janji-janji itu. Mereka memperlakukan wartawan seperti rakyat biasa dan mengumumkan skema bagi kami. Dalam masyarakat demokratis ini tidak bisa diterima. Jika saya menerima laptop mereka, saya tidak bisa menulis apapun yang melawan mereka.”

Jurnalis senior Rakesh Diwan mengatakan di negara seperti India yang korupsinya merajalela, politisi tidak boleh mencampuri urusan jurnalis.

“Politisi mencoba merusak media dengan cara ini. Ini sebenarnya tidak perlu dilakukan. Jika pemerintah ingin memberikan sesuatu kepada jurnalis, maka mereka seharusnya menyediakan lingkungan yang lebih baik untuk media.”