Komisi Pemilu India Awasi Kampanye Media Sosial

Warga India di 5 negara bagian akan memberikan suaranya untuk memilih anggota majelis mulai bulan ini.

Di Negara Bagian Madhya Pradesh, pemilihan anggota majelis akan diadakan pada 25 November mendatang.

Tapi kali ini kampanye pemilu akan sedikit berbeda.

Partai politik berbondong-bondong hadir di dunia maya untuk menarik pemilih... dan sebagian besar memanfaatkan media sosial.

Baik partai penguasa dan oposisi memastikan kehadiran mereka di dunia maya terasa.

Tanima Dutta adalah coordinator bagian Teknologi Informasi bagi oposisi, Partai Kongres.

“Media sosial memainkan peran penting dalam masyarakat perkotaan. Di sini masyarakat bisa menyampaikan pandangan mereka dengan bebas. Partai politik juga harus berhubungan langsung dengan para pemilih sehingga tahu pandangan mereka. Saya paham kalau pemilu tidak akan bisa dimenangkan hanya lewat media sosial tapi media sosial bisa menciptakan kondisi yang mendukung mereka.”

Partai berkuasa, BJP, secara aktif menggunakan media sosial, seperti lewat Twitter dan Facebook

Partai itu bahkan meluncurkan aplikasi Facebook – yang memungkinkan seseorang menaruh fotonya pada spanduk partai itu.

Vikas Bondriya, koordinator Teknologi Informasi BJP.

“Kami menggunakan media sosial dalam pemilu ini secara maksimal. Kami berinteraksi dengan kader partai, pendukung dan masyarakat lewat media sosial. Kami merancang sebuah sistem sehingga beberapa kampanye bisa dijalankan oleh kader dan politisi partai. Kami mendapat bantuan dari para pendukung kami untuk menjalankan kampanye media sosial ini.”

Menurut kajian yang dilakukan IRIS Knowledge Foundation baru-baru ini, sebagian besar anak muda dalam pemilu tahun ini adalah pemilih mengambang.

Diantaranya 14 juta pemilih berusia 20 sampai 29 tahun.

Anupreet Dewedi, yang berusia 20 tahun, adalah pemilih pemula pada pemilu kali ini. Ia mengaku pilihannya tergantung pada media sosial.
 
“Saya tahu pemakaian  internet di India masih rendah. Tapi sekarang banyak orang yang menggunakan media sosial lewat ponsel pintar dan sarana lainnya. Jadi saya pikir partai yang menggunakan media sosial lebih unggul ketimbang partai lain.”

Di India, penetrasi internet secara keseluruhan hanya 11 persen dengan 120 juta pengguna aktif.

Tapi munculnya media sosial telah mendorong Komisi Pemilihan Umum India untuk mengeluarkan pedoman rinci yang mengatur kampanye di media sosial.

Pengacara Virag Gupta lah yang mengajukan petisi untuk mendorong Komisi Pemilu membuat pedoman ini.

“Seorang politisi tidak bisa menjanjikan apa saja selama pemilu. Jika dia menjanjikan sesuatu di Twitter atau Facebook, itu harus diawasi. Ini hanya bisa dilakukan bila ada pedoman yang tepat. Semua uang yang digunakan untuk kampanye di media sosial juga harus dicatat.”

Menurut pedoman kampanye itu, kandidat harus membuka semua email dan akun media sosial yang digunakan untuk kampanye.

Dan Komite Pemilu harus menyetujui setiap iklan politik di website atau media sosial.

Semua partai juga harus menyimpan akun pembayaran yang digunakan selama kampanye di media sosial. Untuk dana kampanye online ini, seorang kandidat dibatasi tidak boleh menghabiskan lebih dari 300 juta rupiah.

Akshay Rout adalah Direktur Jenderal Komisi Pemilihan Umum India.

“Menurut Undang-Undang Teknologi Informasi, media sosial mirip dengan media elektronik dan cetak. Jika media elektronik butuh sertifikasi, begitu pula media sosial. Jika kami ingin mengawasi keuangan peserta pemilu maka kami juga perlu memiliki pedoman untuk media sosial.”

Para kandidat dari partai penguasa dan oposisi menyambut baik pedoman itu.

Vikas Bondriya, koordinator Teknologoi Informasi dari BJP.

“Kami siap menyediakan berbagai persyaratan yang diminta. Kami siap untuk mengikuti aturan pemerintah.”