Kontroversi Hukuman Mati di Indonesia

Akhir pekan lalu merupakan peringatan 12 tahun Bom Bali di Kuta yang menewaskan lebih dari 200 orang. Selain itu, juga diperingati sebagai hari anti-hukuman mati sedunia.

Para pria yang dinyatakan bersalah melakukan bom Bali dieksekusi.

Bila dibandingkan dengan Tiongkok, hakim di Indonesia relatif jarang menjatuhkan hukuman mati. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, jumlah vonis mati terus meningkat.
 
Di dalam negeri, muncul perdebatan soal apakah membunuh teroris adalah cara terbaik untuk menghentikan kekerasan.

Sebuah teater yang berlangsung di halaman parkir Taman Ismail Marzuki Jakarta digelar untuk memperingati hari Anti Hukuman Mati Sedunia.

Tiga orang dipaksa oleh aparat bersenjata  berlutut di hadapan penonton. Mereka menangis sambil berteriak...

Setelah itu, tudung hitam dikenakan ke atas kepala mereka. Para penjaga lalu membawa mereka ke maju, membalik tubuh mereka, kemudian menembaknya.     

Para aktor kemudian turun menuju penonton dan berteriak: ”Hapuskan Hukuman Mati”

“Bagi kami, hukuman mati adalah kesalahan keadilan. Hukuman mati bertentangan dengan Undang Undang, bertentangan dengan hak dasar manusia untuk hidup. Selama sistem peradilan masih korup dan terbuka akan penyelewengan, sangat sulit bagi kami untuk memastikan tidak adanya kesalahan manusia dalam menerapkan hukuman mati,”

Itu adalah Usman Hamid, Koordinator KONTRAS atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan yang menyelenggarakan acara ini.  

Mereka melakukan aksi ini karena eksekusi kontroversial terhadap tiga pria Katolik tahun 2006.  Mereka dinyatakan bersalah menghasut kekerasan massa antara umat Kristen dan kelompok Muslim di Sulawesi Tengah.

Eksekusi itu memicu kerusuhan di Flores, tempat tinggal para terpidana. Para pendukung mereka mengatakan, ketiga terpidana itu hanya dijadikan kambing hitam. Mereka mempertanyakan keputusan hakim.  
 
Mugiyanto, kepala Ikatan Keluarga Orang Hilang: “Ada kemungkinan, mungkin saja, mereka memang terlibat, tetapi di belakang mereka, saya yakin, ada sebuah kekuatan di luar mereka yang lebih bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi di Poso dan Sulawesi Tengah. Jadi kemungkinan salah vonis itu sangat besar, dengan mekanisme hukum Indonesia seperti ini.” 

Sejak merdeka, Indonesia sudah memiliki peraturan tentang hukuman mati. Tapi secara tradisional, hakim jarang menggunakannya. Hukuman mati umumnya diterapkan kepada pembunuh berencana dan aktor penjualan obat terlarang. 

Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, hukuman mati juga dijatuhkan kepada jenis kejahatan seperti terorisme dan korupsi saat krisis ekonomi. Hal ini menyebabkan peningkatan yang dramatis dalam kasus vonis hukuman mati.

Dalam unjuk rasa di Jakarta, seorang aktivis membaca surat dari warga Australia, Brian Deegan yang putranya tewas dalam peristiwa Bom Bali. Ia menulis, ‘eksekusi terhadap tiga terpidana pelaku pengeboman tidak dapat mengembalikan anak saya atau menghapus rasa sakit di hati saya. 

Tetapi suaranya hanya satu di antara seribu.

“Kami mendesak pemerintah Australia untuk lebih bersikap lebih konsisten. Kami mengecam peristiwa bom Bali dan mengingnkan agar pelakunya diadili. Tetapi hukuman mati tidak dapat menghentikan terorisme dengan efektif.”  

Tapi, banyak tidak sependapat dengan Usman Hamid.

Sepasang remaja menonton pertunjukan itu dari jauh. 

“Setimpal deh sama perbuatannya kalau memang perbuatannya melampaui batas, dihukum mati aja. Teroris? Setuju banget kalau dihukum mati. Soalnya mereka membunuh orang banyak banget,”

Disamping mereka terdapat dua pengemudi bajaj.  
 
“Saya nggak setuju. Harus dihukum mati itu seharusnya. Orang narkoba itu, silahkan saja dihukum mati!”

“Harusnya begitu, dihukum mati. Karena merusak moral bangsa. Jadi itu kan seperti jahat. Ya harus begitu!” 

Dukungan politik terhadap hukuman mati juga masih kuat. Tanpa kemauan politik, kampanye penghapusan hukuman mati akan menghadapi tantangan berat.