Abu Tahay: Orang Rohingya Bukan 'Orang Bengal'

Pemerintah Myanmar dilaporkan telah menyusun rencana untuk memberikan kewarganegaraan bagi kelompok minoritas Muslim Rohingya yang teraniaya.

Pilihannya: menerima penggolong ulang etnis sebagai ‘orang Bengal’ dan kesempatan mendapat kewarganegaraan atau ditangkap.

Banyak orang Rohingya kehilangan dokumen dalam aksi kekerasan atau sebelumnya sudah menolak mendaftarkan diri sebagai ‘orang Bengal’. Menurut mereka istilah itu menyiratkan kalau mereka adalah imigran ilegal dari negara tetangga, Bangladesh.

Sebagian besar 1,1 juta orang Rohingya di Myanmar sudah hidup dalam kondisi seperti apartheid ini di Rakhine barat setelah bentrokan mematikan dengan etnis Buddha Rakhine tahun 2012.

Abu Tahay adalah polikus Rohingya dan Ketua Union Nationals Development Party di Myanmar

Dia mengunjungi Jakarta dan menjelaskan pada Vitri Angreni alasan mereka menolak rencana itu.

Ini transkrip dari wawancara tersebut:

“Penggolongan etnis itu terserah komunitas. Merupakan hak orang Rohingya untuk menyatakan diri sebagai orang Rohingya. Pemerintah tidak bisa memaksakan pembatasan untuk mengubah etnisnya menjadi orang Bengal. Komunitas Rohingya tidak mau menerima paksaan pemerintah ini. Orang Rohingya berbeda dengan orang Bengal, Bangladesh, dan Chakma. Rohingya berasal dari Mynmar, dari negara bagian Arakan. Mereka adalah masyarakat adat yang sudah ada sebelum kedatangan Inggris. Keberadaan mereka tercatat berada di negara bagian Arakan saat Inggris berkuasa dalam laporan tahun 1862, 1872, 1911 dan 1941. Rohingya adalah masyarakat adat di Myanmar. Setelah kemerdekaan, pemerintah Myanmar mengakui Rohingya sebagai kelompok etnis sampai 1965.”

Q. Jadi apakah menurut Anda langkah pemerintah ini tidak tepat? Apa menurut Anda solusinya?

“Solusi berkelanjutannya adalah dengan memulihkan etnisitas komunitas Rohingya dan memulihkan hak kewarganegaraan mereka. Ini solusi satu-satunya. Langkah ini juga untuk menciptakan hidup bersama yang damai diantara keberagamana etnis di Myanmar.”

Q. Apa yang Anda ingin negara seperti Indonesia dan negara Asia lainnya lakukan untuk membantu menyelesaikan konflik di Myanmar ini?

“Ada 1,2 juta orang Rohingya yang tinggal di Myanmar dari jumlah 4 juta jiwa. Sebagian besar berada di luar negeri. Ini bisa menyebabkan ketidakstabilan di kawasan, tidak hanya di Myanmar. Itu sebabnya isu Rohingya bukan hanya urusan dalam negeri tapi isu internasional. Jadi negara-negara di Asia Tenggara berhak mendesak negara kami untuk segera menyelasikan masalah ini.”

Q. Apakah menurut Anda, negara seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia sudah cukup berusaha membantu atau malah menolak pengungsi Rohingya?

“Belum cukup. Kami butuh bantuan untuk memastikan kalau mereka punya status hukum menjadi pengungsi di berbagai negara. Juga memberikan mereka akses pada pendidikan bahkan bila mungkin membolehkan mereka bekerja. Langkah ini akan menguntungkan kawasan serta komunitas Rohingya di pengungsian.”