Jutaan Cap Jempol di Petisi soal Dugaan Kecurangan di Pemilu Kamboja

Ribuan pendukung partai oposisi Kamboja pekan ini menggelar unjuk rasa besar.

Mereka menyuarakan kemarahan terhadap pemilu yang ramai diperdebatkan beberapa waktu lalu.

Aksi itu dihelat partai oposisi untuk mengirimkan sebuah petisi berisi dua juta cap jempol ke kantor PBB.

Mereka hendak mendesak pemerintahan Hun Sen untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu.

Ribuan orang berkumpul di Taman Kebebasan di Phnom Penh.

Banyak pengunjuk rasa memakai ikat kepala bertuliskan “Di mana suara saya?”

Unjuk rasa itu diadakan partai oposisi Kamboja, CNRP, yang mendesak meminta pemerintah menggelar penyelidikan independen terhadap dugaan kecurangan dalam pemilu.

Kem Sokha adalah Wakil Presiden CNRP.

“Atas nama Kamboja dan untuk memperingati hari jadi Kesepakatan Perdamaian Paris , saya menghimbau PBB dan negara yang menandatangani kesepakatan itu untuk kembali memperhatikan Kamboja dan membantu kami mencapai demokrasi.”

Pihak oposisi menuduh pemilu dipenuhi kecurangan, termasuk hilangnya lebih dari 1 juta suara. 

Hasil resmi pemilu menunjukkan kalau CNRP meraih suara yang cukup besar besar.. namun anggota partai oposisi menolak berkantor di Parlemen lantaran ada dugaan kecurangan itu.

Banyak pendukung partai oposisi berasal dari pedesaan.

An Yoeun yang berusia 61 tahun berasal dari Provinsi Takeo. Ia membawa serta keluarganya untuk ikut berujuk rasa.

“Saya datang bersama putra dan ibu saya yang cacat. Kami meminta PBB memberikan keadilan karena suara kami dicuri dan membela kebebasan dan hak-hak kami.”

Yin Roeun sudah berumur 70 tahun. Dia datang dari Provinsi Kampong Cham, di timur Kamboja.

“Ini kali pertama rakyat Kamboja mengirimkan petisi seperti ini kepada PBB. Kami berharap segera mendapat keadilan.”

Para pengunjuk rasa juga mengirimkan petisi resmi ke sejumlah kedutaan asing.

Proses mengumpulkan cap jempol ini tidak mudah.

Balai Kota Phnom Penh sempat meminta partai oposisi berhenti pengumpulan cap jempol di ruang publik karena dianggap mengganggu ketertiban umum.

Sar Kheng, Menteri Dalam Negeri Kamboja.

“Kami tidak melarang aktivitas CNRP tapi mereka harus menjaga ketertiban dan tidak memprovokasi terjadinya kerusuhan sosial. Biarkan masyarakat hidup dengan tenang. Partai oposisi melanggar UU Pemilu dan mengintimidasi masyarakat.”

Tapi aktivis CNRP Sei Ha mengatakan banyak kerabatnya yang dilarang pemerintah daerah untuk mengumpulkan cap jempol bagi partai oposisi.

“Ini bertentangan dengan tujuan negara kita untuk menuju negara demokrasi. Ini melanggar kebebasan rakyat. Pemerintah harus menghentikan ini dan menghormati kebebasan masayarakat.”

Dan Ny Chakriya dari Asosiasi HAM dan Pembangunan Kamboja mengatakan pemerintah telah melanggar konstitusi.

“Pemerintah derah melanggar hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi rakyat Kamboja. Mereka melanggar konstitusi dan UU internasional.”

Kembali ke Taman Kebebasan...

Presiden partai oposisi Sam Rainsy berharap cap jempol yang dikirimkan kepada PBB itu akan membuat perbedaan.

“Saya mengatakan pada PBB kalau cap jempol itu berasal dari rakyat Kamboja yang menginginkan pergantian pemimpin. Saya juga mengatakan pada mereka kalau kami bisa mendapat satu juta cap jempol lagi kalau diberi satu minggu lagi saja. Tapi sejauh ini kami berhasil mengumpulkan lebih dari 2 juta cap jempol. Ini misi kami dan kami berharap PBB akan mendukung kami.”