Seruan Reformasi Komite Pemilu Kamboja

Jelang Pemilu Juli mendatang, banyak yang mempertanyakan kemampuan Komite Pemilu Kamboja untuk menggelar Pemilu yang bebas dan adil.

Komite itu dituduh dikendalikan oleh partai berkuasa yang diperkirakan banyak orang akan memenangkan pemilu.
 
Lebih dari tiga ribu pengunjuk rasa di Taman Kebebasan di ibukota menuntut reformasi Komite Pemilu Nasional di Kamboja. 
 
Protes itu diadakan Partai Penyelamat Nasional, partai oposisi utama Kamboja.
 
Anggota Partai Son Chay mengatakan Komite itu bersikap bias terhadap partai berkuasa.

“Kami tahu kalau mereka bekerja untuk melindungi, dan berpihak pada partai berkuasa selama bertahun-tahun. PBB sudah mengirimkan rekomendasi soal Pemilu, dan meminta pemerintah untuk memperbaiki situasi. Tapi mereka mengabaikan permintaan masyarakat internasional.”

Pihak oposisi telah lama menentang susunan Komite Pemilu Nasional yang isinya kebanyakan kroni partai berkuasa.

Kould Panha adalah Direktur Eksekutif LSM Komite untuk Pemilu yang Bebas dan Adil di Kamboja, Comfrel.
 
“Ada saran dari Pelapor Khusus PBB dan pemangku kepentingan pemilu soal rekrutmen dan seleksi Panitia Pemilu Nasional. Jadi ini mempengaruhi kemandirian dan kepercayaan para pemangku kepentingan pemilu terhadap komposisi Komite Pemilu.”

Banyak pemantau pemilu mengatakan kualitas daftar pemilih terdaftar memburuk sejak 2008, dan ini merusak legitimasi pesta demokrasi.

Pendapat ini juga didukung Audit Pendaftaran Pemilih Kamboja yang baru-baru ini dirilis oleh LSM Komite Netral untuk Pemilu Bebas dan Adil.

Ada beberapa kesalahan ditemukan di sana, di antaranya menghapus nama pemilih tanpa alasan dan menerima adanya pemilih yang tak bisa diverifikasi keberadaannya.
 
Para pemimpin oposisi menuduh Komite memanipulasi daftar pemilih mendukung Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa. Mereka menuntut Komite melakukan kaji ulang daftar pemilih.

“Seperti yang Anda tahu Komite Pemilu Nasional dikendalikan partai CPP yang berkuasa. Dan alasan memasukkan pemilih yang tidak jelas itu untuk membuat seakan-akan ada dua juta pemilih terdaftar dan ada nama-nama yang dihapus dari daftar pemilih.”
Tapi Komite menolak tuntutan itu kata Sekjen Tep Nitha.

“Tidak ada hukum yang mengharuskan kami mengkaji ulang daftar pemilih. Komite sudah bekerja sesuai hukum. Jadi protes itu tidak sesuai dengan pemilu. Mereka tidak bisa menekan kami.”
 
Uni Eropa telah mengkonfirmasi kalau mereka tak akan mengirimkan pemantau internasional, lantaran rekomendasi sebelumnya belum juga dijalankan.

Tapi absennya pengamat internasional akan mempengaruhi hasil pemilu, kata Panha dari Comfrel.

“Pemilu Kamboja harus disahkan oleh pengamat terutama oleh masyarakat internasional. Mereka mungkin punya pendapat sendiri soal proses pemilu Kamboja, mereka bisa mempertanyakan hasil dan legitimasi pemilu. Jika masyarakat internasional tidak punya pendapat soal penilaian pemilu, berarti mereka tidak bisa membuat penilaian apakah proses dan hasil pemilu bisa diterima atau tidak.”
 
Ini merupakan pemilu nasional ke-5 Kamboja, dengan 9 juta pemilih yang berhak ikut.

Tapi Partai Rakyat Kamboja telah memerintah negara itu selama 30 tahun terakhir, sejak akhir rezim Khmer Merah.

Dan Perdana Menteri Hun Sen sudah mewanti negara bakal kacau jika partai oposisi yang menang.

“Perang saudara pasti akan terjadi karena tidak ada yang akan membiarkan oposisi menangkap pejabat pemerintah, untuk mencari keadilan atas peran mereka dalam rezim Khmer Merah. Mereka akan segera merespon.”

Tapi menurut Panha dari LSM Comfrel, peringatan itu tidak akan mempengaruhi pemilih muda.
 
“Mereka memakai pesan taktik politik yang kuno seperti di Pemilu sebelumnya. Ini akan mempengaruhi terutama pemilih tua yang pernah mengalami perang sipil dan trauma dengan ladang pembantaian. Jadi mereka mungkin takut akan ketidakstabilan. Tapi ini tidak akan banyak mempengaruhi para pemilih muda.”
Berbicara di hadapan ribuan orang, Wakil Presiden Partai Penyelamat Nasional, Kem Sokha, berjanji kalau ini baru permulaan.

“Jika tidak ada solusi, pertemuan kita di sini hari ini tidak akan menjadi yang terakhir. Ini hanyalah titik awal. Jika tidak ada reformasi terhadap Komite Pemilu Nasional, kita tidak akan berhenti protes.”