Mahkamah Agung India baru-baru ini mengakui transgender sebagai kelompok gender, berbeda dengan laki-laki tradisional dan perempuan.
Putusan itu diketuk sebagai tanggapan permohonan yang diajukan National Legal Services Authority.
Salah satu orang yang mengajukan petisi adalah laxmi Tripathi, seorang aktivis yang fokus pada hak asasi transgender.
Sehari setelah putusan di New Delhi, Laxmi kembali ke Mumbai untuk mengikuti konferensi HIV untuk transgender.
“Saya bangga menjadi transgender di India. Ini adalah hak saya, apa yang telah diberikan Mahkamah Agung.”
Dia percaya putusan Mahkamah Agung adalah langkah penting untuk mengakhiri diskriminasi terhadap transgender.
“Ini adalah hak untuk memilih apa pun yang saya mau. Salah satu hakim mengatakan perkembangan Negara bukan tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perkembangan manusia.”
Ernest Noronha juga mengajukan petisi ini bersama Laxmi.
Ia mengidentifikasi dirinya sebagai wanita, tetapi tidak berpakaian seperti wanita India yang khas dalam balutan sari.
Baginya, isu yang paling penting saat ini adalah kesehatan.
“Saya pikir India adalah satu dari sedikit Negara yang progresif pada isu-isu HIV, komunitas transgender. Melalui ini saya melihat masalah kesehatan lain yang tidak tersentuh, seperti operasi penggantian kelamin, terapi hormone, orang miskin yang tidak mendapatkan akses pelayanan keseahatan. Saya pikir ini adalah.”
Di India, transgender kerap disebut hijra dan kasim, yang merujuk pada lelaki berpakaian wanita dan lelaki yang dikebiri.
Dalam kebudayaan tradisional India, transgender dipandang sebagai keberuntungan dan berperan penting dalam masyarakat. Hijra kerap diundang menghadiri pernikahan dan pemberkatan kelahiran bayi atau pengantin baru.
Tapi dalam beberapa tahun terakhir tradisi ini kurang populer.
“Mereka masih dianggap sebagai kelompok yang terbuang. Ini adalah faktanya kalau Anda seorang transgender. Anda akan hidup terpisah dari masyarakat.”
Karena terbatasnya pekerjaan, banyak dari mereka berakhir di jalanan, ini membuat mereka lebih rentan.
“Saya selalu mengatakan, satu hal yang saya perhatikan adalah masyarakat yang memaksa transgender dan hijra terjun menjadi pekerja seks. Ini dilakukan karena tidak ada cara lain untuk bertahan hidup.”
Setelah putusan Mahkamah Agung, transgender akan mendapatkan skema kesejahteraan seperti kelompok minoritas lainnya.
Pemerintah akan menyediakan lapangan pekerjaan, sekolah dan perawatan medis bagi mereka.
Semua dokumen resmi juga akan mencantumkan pilihan terpisah bagi transgender, yakni kotak ekstra pada selembar kertas.
Kebijakan ini mungkin tidak seberapa, tetapi bagi Laxmi, ini akan membuat perbedaan signifikan bagi semua orang.
“Sekarang saya akan menjadi pengacara. Saya akan punya pilihan untuk menjadi dokter atau penyapu jalan, jika hal ini tersedia di sana.”
