PBB Mendesak Asia Tingkatkan Kuota Pengungsi

PBB mendesak negara-negara di Asia, termasuk Australia untuk meningkatkan kuota pengungsi untuk mengatasi penyelundupan manusia.

Rekomendasi ini datang dari laporan penilaian terhadap ancaman kejahatan terorganisir transnasional di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Ini adalah laporan pertama yang dilansir PBB, yang memasukkan dugaan perdagangan ilegal untuk narkoba, obat-obatan, hutan dan perdagangan manusia.

PBB mengatakan kejahatan terorganisir merupakan ancaman keamanan di suatu wilayah. Dan ini membutuhkan solusi tingkat regional dan global, demi menuntaskan banyak PR.

Untuk pertama kalinya, organisasi PBB untuk narkoba dan kejahatan mengungkapkan gambaran kejahatan transnasional di kawasan Asia Timur.

Laporan ini menyoroti perdagangan ilegal di bidang narkoba, penyelundupan manusia, hasil alam, seperti satwa liar, kayu dan limbah berbahaya; juga barang dan obat-obatan palsu.

Ini mengungkapkan hal yang sangat buruk, meningat kerugiannya sangat besar, mencapai 80 triliunan rupiah per tahun.

Jeremy Douglas dari Badan PBB tersebut di Bangkok.

“Pada dasarnya yang Anda bicarakan adalah negara secara terpisah atau negara sebagai bagian dari kawasan, dengan kekuatan yang besar untuk mengarahkan aktivitas ekonomi.”

Pasar terbesar adalah penyelundupan barang-barang palsu dan produk kayu ilegal yang nilainya mencapai Rp 400 triliun.

Sebagai perbandingan, nilai perdagangan perempuan dan anak-anak untuk perdagangan seksual hanya sekitar Rp 1 triliun, namun dampaknya begitu besar.

Laporan ini mengungkap kalau jumlah wisatawan seks Asia lebih besar daripada wisatawan seks di negara-negara Barat.

Dan di Kamboja dan Thailand, di mana data sangat sulit didapat, diperkirakan ada lebih dari 4000 korban perdagangan.

Dr Sandeep Chawla Wakil Direktur Eksekutif UNODC mengatakan ini bukan satu-satunya masalah.

“Pertama, ini memicu kecemasan publik. Kedua, perlu diperhatikan lagi dari segi uang, dampak ekonomi, seperti yang dilaporkan, ini sangat tidak signifikan. Tapi dari sisi kerugian korban, ini hal yang paling buruk yang bisa terjadi.”

Untuk memberantas penyelundupan manusia dan migrasi ilegal, laporan tersebut merekomendasikan peningkatan kuota pengungsi. Juga meminta negara-negara yang belum punya kebijakan tersebut untuk memulainya.

Setidaknya ada sekitar 6 ribu orang yang membayar penyelundup manusia untuk dilarikan ke Australia setiap tahun– ini menjadi bisnis senilai 800 milyar rupiah.

Sementara kebalikannya terjadi di Eropa, dengan 80 ribu pencari suaka setiap tahun.

Kedua partai utama di Australia bertindak tegas terhadap para pencari suaka, dan penahanan terhadap mereka dikecam dunia internasional, termasuk PBB.

Laporan tingkat kawasan itu juga merekomendasikan pengawasan perbatasan yang kian ketat, tindakan tegas terhadap penyelundup manusia dan peningkatan perlindungan terhadap para pengungsi dan pekerja migran.

Komisi Kejahatan Australia menyumbang banyak data untuk laporan ini.

Direktur Eksekutif komisi tersebut John Lawler mengatakan dokumen strategis itu menyediakan banyak informasi berharga bagi kebijakan pemerintah.

“Ada banyak rekomendasi yang dibuat dalam laporan ini. Saya pikir itu cukup pas dan tepat agar laporan tersebut dipelajari dengan seksama. Terutama  di mana banyak isu-isu yang tidak terbatas pada satu lembaga; isu-isu ini menjadi tantangan bagi tiap negara dan bertindak dengan cara mereka. Mereka telah menempatkan kejahatan transnasional sebagai agenda keamanan nasional. Menurut saya, jika laporan ini dikombinasikan dengan laporan dan informasi lain yang bisa diakses pemerintah, ini bakal sangat membantu mendapatkan gambaran yang kontemporer dan respons yang tepat pula.”

Kelompok konservatif memperkirakan biaya dalam kejahatan terorganisir mencapai 145 milyar rupiah.

Pemerintah telah menetapkan penanggulangan kejahatan terorganisir sebagai prioritas utama keamanan nasional.

Seperti direkomendasikan laporan PBB ini, kerjasama internasional adalah kunci utama.