Proyek Pembangunan Merugikan Petani Karet Burma di Negara Bagian Mon

Negara Bagian Mon di Burma kaya akan karet. Ini menjadi sumber pendapatan utama penduduk di sana selama beberapa generasi.

Tapi sejak 2009, ribuan hektar kebun karet ditebangi untuk dijadikan jalan.

Proyek ini dilaksanakan oleh sayap militer yang berpengaruh, Partai Negara Mon Baru.

Banyak penduduk lokal dipaksa menebang pohon karet mereka.

Sekitar 50 pekerja sedang memperbaiki jalan sepanjang 35 kilometer yang menghubungkan desa Wa Sar Laoi dan kota Mudon di Negara Bagian Mon.

Proyek ini dilaksanakan sebuah komite yang didukung Partai Negara Mon Baru, kelompok bersenjata etnis lokal. 

Partai itu mengatakan proyek ini menguntungkan masyarakat.

Ma Ong Kyi , 52 tahun, kehilangan sebagian dari 100 hektar kebun karetnya karena proyek jalan ini.

“Tanah kami diambil saat mereka mulai proyek jalan ini beberapa tahun lalu. Sekarang mereka minta saya menebang 100 pohon karet lagi untuk perluasan jalan. Apa yang tersisa bagi kami untuk hidup?”

Perkebunan karet merupakan sumber pendapatan utama masyarakat di sana.  Tapi sekitar enam ribu hektar kebun karet sudah ditebang untuk membangun jalan.

Seperti San Yin , 42 tahun, banyak yang terlalu takut untuk bicara.

“Mereka itu tentara...dan kami takut untuk komplain. Kami bisa ditangkap.”

Di daerah pedesaan seperti di negara bagian Mon, kelompok bersenjata masih banyak yang berkuasa. Sayap militer Partai Negara Mon Baru diyakini punya seribu pasukan di perbukitan tenggara Burma.

Dulu penduduk desa mendukung mereka, dan yakin mereka berjuang untuk rakyat. 

Tapi kini San Yin mulai berubah pikiran.

“Kami harus memberi banyak uang pada kelompok militer itu misalnya uang keamanan, untuk memperbaiki jalan dan pajak tahunan ke kelompok itu. Mereka tidak pernah mengatakan pada kami berapa banyak uang yang mereka dapat. Dan uang-uang itu ada yang masuk kantong mereka sendiri.”

Bayak yang bilang tanah diambil tanpa diberi ganti rugi.

Tapi juru bicara Partai Negara Mon Baru, Nai Talanyi, mengklaim masyarakat mendukung proyek jalan itu.

”Kami sudah berkonsultasi dengan warga desa. Mereka sudah tahu kalau kebun mereka akan ditebang untuk jalan. Pemerintah desa tidak mengatakan apapun soal keberatan warga. Jadi kami tidak tahu apa-apa. Kami tidak punya dana untuk memberi ganti rugi pada pemilik kebun karet.”

Partai Negara Mon Baru juga menerima bantuan dari pemerintah untuk proyek pembangunan itu selama penandatanganan kesepakatan damai tahun lalu. Tapi tidak jelas, berapa jumlah yang mereka terima dan apakah digunakan untuk kepentingan masyarakat atau tidak.

Anggota Parlemen dari negara bagian Mon, Banyar Aung Moe, mendesak pemerintah untuk mengambil alih proyek tersebut untuk menjamin hak masyarakat.

Nay Myo Wai, aktivis tanah lokal.

“Secara nasional, tanah diambil perusahaan yang dibekingi militer, tentara sendiri atau kelompok bersenjata etnis Kami tidak punya kemampuan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang telah dilanggar oleh kelompok bersenjata. Kami masih berjuang melawan pelanggaran pemerintah. Pemerintah negara bagian harus bersikap lebih baik daripada kelompok bersenjata etnis, karena mereka menjadi sorotan internasional.”

Kebanyakan keluhan itu terkait dengan tentara.

Tahun 2003 kelompok HAM Mon melaporkan tentara menyita lebih dari 1600 hektar tanah dari petani untuk keperluan militer dan barak. Partai Negara Mon Baru juga mengambil beberapa hektar lahan tapi tidak ada yang tahu berapa luasnya.

Tapi bagi petani Htaw Mon, 32 tahun, pertanyaan utama masih belum terjawab.

“Banyak orang bertanya-tanya mengapa panitia jalan perlu memperluas jalan saat jalan yang ada tidak dibangun dengan benar? Kami akan senang jika jalan itu dibangun dengan menggunakan ruang yang ada. Tapi kami semua terlalu takut untuk mengeluh soal ini.”