Nepal Bersiap Hadapi Pemilu

Ketua Mahkamah Agung Nepal baru-baru ini dilantik untuk memimpin pemerintahan sementara dan berjanji akan menggelar pemilu dalam 3 bulan mendatang

Dia diangkat berdasarkan perjanjian antarpartai. Dan ini telah mengakhiri kebuntuan di antara empat partai politik utama di Nepal.

Namun banyak analis yang pesimistis bahwa pemilu bakal berlangsung sesuai jadwal.

Ketua Mahkamah Agung  Khilraj Regmi dilantik untuk menggantikan Perdana Menteri Nepal sebagai kepala pemerintahan.

“Fokus utama kami adalah untuk melakukan Pemilu yang bebas dan adil sesegera mungkin. Partai politik juga berkomitmen untuk itu. Kami akan menunjuk pemimpin komisioner beserta anggotanya. Semua mekanisme negara berfokus pada Pemilu. Saya berterimakasih kepada partai-partai yang telah mempercayai saya.”

Nepal telah berjuang untuk membangun kembali negaranya setelah perang saudara selama satu dekade yang berakhir pada tahun 2006. 16 ribu orang tewas akibat perang.

Sejak tahun lalu, Nepal berdiri tanpa Parlemen dan hanya memiliki Konstitusi sementara.

Jadi, pengangkatan Mahkamah Agung adalah kesempatan yang baik bagi Nepal untuk akhirnya menggelar Pemilu.

Namun, tidak semua senang dengan situasi ini.

Di Kathmandu, ratusan orang meminta pemerintah mempertimbangkan kembali keputusan ini.

Protes dipimpin oleh partai oposisi CPN-Maoist.

Rambadhur Thapa, yang memimpin aksi protes, berjanji akan terus memprotes sampai Ketua Mahkamah Agung berhenti dari jabatannya sebagai pemimpin sementara.

“Ini sekadar sandiwara, atas nama Pemilu. Kami akan menggelar aksi melawan pemerintah dan Presiden. Formasi pemerintahan yang baru sekarang itu inkonstitusional dan anti-demokrasi. Kami tak bisa mendukungnya.”

Kecaman sama datang dari Asosiasi Pengacara Nepal, organisasi nasional yang menaungi seluruh pengacara negeri ini.

Tikaram Bhattarai adalah wakil presiden asosiasi tersebut.
 
“Kami memprotes karena kepala legislatif menjadi kepala eksekutif di waktu yang sama. Dan tidak benar jika penyerahan Pemerintahan dilakukan saat tidak ada Parlemen. Juga ada beberapa petisi yang sudah diajukan untuk memprotes penunjukan Ketua Mahkamah Agung sebagai pemimpin pemerintahan sementara. Dan sayangnya, petisi ini diterima. Ini adalah kesalahan besar. Kami akan terus memprotes sampai dia mengundurkan diri dari jabatan Ketua Mahkamah Agung.”

Meski muncul banyak protest, partai-partai politik tetap bersiap-siap untuk Pemilu Juni mendatang.
 
Pemerintah juga  telah memilih tiga bekas anggota Komisi Pemilu untuk memastikan Pemilu berjalan tepat waktu.

Bekas Ketua Komisi Pemilihan Umum Suryaprasad Shrestha optimis, sekaligus mengakui kalau bakal ada banyak tantangan yang harus dihadapi.

“Tentu saja ada beberapa tantangan, pada dasarnya dan yang terpenting adalah formasi dari komisi pemilihan itu sendiri.. Kemudian pemerintah harus menyediakan perangkat hukum untuk memperkuat komisi pemilihan. Dan tantangan terbesar kami adalah sistem keamanan.
 
Tapi jurnalis senior Yuwaraj Ghimire tidak setuju.

“Saya pikir ini tidak mungkin dengan berbagai alasan. Terutama karena sejumlah partai politik besar tidak tertarik untuk menjadi bagian dari Pemilu. Banyak hal lain termasuk formasi Komisi Pemilu yang harus dirampungkan. Kredibilitas Pemilu juga bakal rendah karena legitimasi Pemerintah dipertanyakan, lantaran dipimpin oleh Khilraj Regmi yang juga adalah Ketua Mahkamah Agung.”

Namun, tampaknya baik partai politik maupun masyarakat sangat antusias dengan perubahan situasi ini.

Rastriya Prajatantra Partai, bekas pendukung sistem monarki, baru-baru ini menggelar kampanye pemilu di Kathmandu

Sementara di kantor Komisi Pemilu, para staf di sana sibuk memperbarui daftar pemilih.

Pemilu Juni mendatang diharapkan bisa menghasilkan Konstitusi baru dan memastikan perdamaian selamanya.

Hariprasad Upadhya yang berusia 83 tahun tengah menanti kartu pemilihnya.

“Pekan lalu, kartu pemilih ini tak ada artinya. Saya tidak tertarik. Tapi sekarang Ketua Mahkamah Agung telah menjadi Perdana Menteri kami. Saya percaya pemerintahan ini akan mengadakan Pemilu yang baru. Jika Pemerintah tidak dapat mengadakan pemilihan, siapa lagi yang bisa? Kami berencana pulang ke desa setelah tanggal Pemilu diumumkan.”