KTP Baru Memecah Belah Etnis di Afghanistan

Semua penduduk Afghanistan diharapkan sudah mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP yang baru sebelum pemilu presiden April mendatang.

Proyek yang  menelan dana hingga Rp 1,2 triliun itu diharapkan bisa mengurangi pemalsuan daftar pemilih dan mempromosikan kesatuan nasional.

Setelah perdebatan hangat dan sejumlah aksi walk out, parlemen Afghanistan akhirnya mengambil keputusan dengan pemungutan suara. Hasilnya nama suku warga negara tidak akan dimasukkan dalam e-KTP yang baru. 

Di sana hanya akan tercantum satu kata : Afghanistan.

Perpecahan suku di Afghanistan begitu mendalam. Dan etnisitas ini berkaitan erat dengan identitas politik dan sosial warga negeri itu.

Beberapa orang berpendapat jika nama suku dimasukkan dalam e-KTP, itu akan membantu pemerintah mengetahui jumlah sebenarnya dari tiap kelompok etnis.

Karena itu terjadi aksi demo besar-besaran di Kabul dan Eropa untuk mendukung masuknya nama suku dalam e-KTP.

Puluhan ekspatriat Afghanistan berkumpul di luar Kedutaan Afghanistan di London. Mereka  menuntut nama suku penduduk dimasukan dalam e-KTP.

Salah satu pengunjuk rasa adalah Ahmad Mansoor.

“Nama suku adalah warisan dari nenek  moyang kami dan kami tidak mau kehilangan itu. Kami bukan orang Afghanistan karena kata Afghanistan hanya merujuk pada suku Pashtun.”

Sementara pihak yang bersebrangan juga menggelar unjukrasa.

Ratusan warga Afghanistan berunjuk rasa di Kota Kabul menuntut pemerintah agar tidak memasukkan nama suku dalam KTP baru.

“Kami ingin Afghanistan, kami ingin Islam. Mereka harus menghargai kami.”
 
Seorang mahasiswi bernama Tahira Muzafari khawatir perbedaaan suku ini akan berujung pada makin banyaknya aksi kekerasan.

“Afghanistan berarti semua suku yang ada di negeri ini. Bukan hanya Pashtun atau Tajik atau yang lainya.”
 
Afghanistan dilanda perang sipil selama puluhan tahun.

Seperti warga Afganistan lainnya, Ramazan Ali juga melarikan diri ke Pakistan untuk menghindari aksi kekerasan. Menurutnya, orang-orang melihat mereka sebagai ‘orang Afghanistan.'

“Ketika kami pindah ke negara tetangga saat perang sipil, mereka menyebut kami orang Afghanistan bukan Tajik atau Pashtun.”

Penasehat bidang e-KTP di Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Nasir Amin yakin kalau parlemen telah mengambil keputusan yang tepat.

“Tidak ada tempat bagi etnis atau suku di KTP negara lain.”

Dia menambahkan masyarakat berhak memrotes, tetapi ia juga meminta semua warga Afghanistan bersatu agar proyek e-KTP ini berjalan sukses.

“Kami akan berikan e-KTP pertama untuk Presiden Karzay dan akan mulai distribusi kartu di 10 kota. Kami akan mulai di Kabul dan kemudian di seluruh negeri. Dan proyek ini menelan dana hingga Rp 1,2 triliun.”