Di India, penambangan pasir merajalela dan menjadi masalah lingkungan utama di sana.
Mahkamah Agung sudah melarang penambangan secara serampangan. Tapi kelompok yang punya pengaruh besar terus melakukannya dan melanggar aturan.
Di Negara Bagian Kerala di selatan India, seorang perempuan lokal berjuang sendirian melawan mafia pasir.
Dia adalah Jazeera Vadakan yang berasal dari Negara Bagian selatan Kerala.
Sudah dua bulan terakhir, ia berada di sini melakukan aksi protes menuntut pelarangan penambangan pasir di kampung halamannya.
“Penambangan itu menghancurkan hidup kami. Menghancurkan lingkungan tempat kami dibesarkan. Pantai kami lenyap, kami kehilangan tanah dan sumber air minum. Masa depan kami dalam bahaya bila ini tidak segera dihentikan.”
Jazeera memulai aksi protesnya dari kampung halamannya selama hampir 3 tahun.
“Saya bertanya soal ini dan saya diberitahu kalau penambangan itu ilegal. Saya mendekati polisi, pejabat kabupaten dan bahkan otoritas yang lebih tinggi. Mereka meyakinkan saya bahwa mereka bakal ambil tindakan yang tepat, tapi tidak ada yang terjadi. Kemudian saya tahu ini adalah aktivitas yang sangat besar. Penambangan pasir terjadi di seluruh negara bagian dan polisi, pejabat pemerintah serta politisi semuanya terlibat. Karena itu saya memutuskan untuk mengekspos semua hubungan itu.”
Penambangan pasir juga menjadi masalah di negara bagian India lainnya.
Tapi di Kerala situasinya sudah sangat mengkhawatirkan, kata aktivis Reshmi Bhastere.
“Dua sungai di Kerala hampir hancur, yang satu tidak ada air sama sekali sedangkan yang satunya permukaan airnya turun. Karena ketika Anda menggali ke dalam tambang, siklus hidrolik akan terpengaruh padahal siklus ini yang mendistibusikan air di seluruh wilayah. Saya bisa katakan ini terjadi di semua sungai di Kerala. Dan aktivitas pertanian yang sudah banyak berkurang pun juga terpengaruh.”
Industri konstruksi Kerala mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun ini.
Dengan besarnya permintaan bahan bangunan terutama pasir, industri ini lah yang bertanggung jawab atas terjadinya penambangan.
India sebenarnya punya UU untuk melindungi pantai dan sungai tapi Reshmi mengatakan UU itu tidak diterapkan karena ada keterlibatan mafia penambangan pasir yang sangat berkuasa.
“Mereka punya hubungan dekat dengan pemerintah daerah dan kepolisian. Departemen Pendapatan dan Pajak Penjualan juga terlibat dalam hal ini. Bahkan kelompok politik dan agama juga terlibat. Semua orang terlibat sehingga mereka bisa menguasai wilayah tersebut. Dan jika seseorang menyuarakan pendapatnya mereka tahu cara membungkamnya. Anda merasa tak berdaya di depan orang-orang ini.”
Kelompok penambangan mempekerjakan warga lokal dan beroperasi lewat mereka.
Ini menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak penduduk dan mereka melihat setiap perlawanan terhadap aktivitas penambangan merupakan serangan terhadap mata pencaharian mereka.
Saat Jazeera memulai protesnya, penentangan pertama datang dari orang-orang di sekelilingnya.
“Semua warga sangat marah. Para wanita sering datang ke lokasi protes saya dan merendahkan saya. Mereka mengatakan mengapa Anda ada di jalanan? Apakah tindakan itu sesuai bagi seorang perempuan Muslim? Anda sudah kehilangan semua rasa malu Anda.”
Pemerintah lokal juga kecewa dengan aksi protes Jazeera yang terus berlanjut.
Addor Prakash adalah seorang menteri di pemerintahan Kerala.
“Dia sudah melenceng dari porsinya. Kami sudah mengambil tindakan terhadap keluhannya. Kami sudah mendapatkan laporan dari departemen yang bersangkutan, dan sudah melakukan tindakan apapun yang dilakukan. Apa yang dia lakukan sekarang benar-benar tidak perlu dan beberapa kelompok politik mendukung semua ini.”
Jazeera kini membawa protesnya ke ibukota.
Ini sekaligus memberi tekanan baru bagi pesannya, soal isu penambangan pasir dan isu lingkungan lainnya, kata Souman dari Universitas Delhi.
“Ini adalah isu lingkungan yang menjadi perhatian seluruh negeri. Dia adalah seorang perempuan yang berani berjuang untuk itu dan saya pikir seluruh masyarakat harus mendukung dia dan ikut berjuang dalam pertarungan ini.”
Tapi banyak yang mengatakan langkah hukum saja tidak cukup.
Sunandan, peneliti di Pusat Kajian Pengembangan Masyarakat mengatakan, penting juga untuk mencari alternatif pengganti pasir sebagai bahan bangunan.
“Ada upaya yang dilakukan berbagai kelompok untuk mengembangkan bahan bangunan alternatif dan berbagai jenis bangunan untuk rumah. Ini harus dipromosikan. Tetapi bahkan pemerintah sendiri menggunakan beton dalam skala besar pada bangunan mereka. Jadi belum ada kesadaran soal alternatif ini. Tidak banyak kajian yang dilakukan untuk mengembangkan alternatif ini serta tidak adanya bantuan pemerintah dalam hal ini.”
Jazeera ingin pemerintah pusat ikut campur dan menekan pemerintah Kerala agar menangkap mafia tanah.
Ia bertekad melanjutkan aksi protesnya sampai ada langkah nyata yang diambil untuk menghentikan penambangan pasir ini.
