Moralitas Sebatas Selangkangan

Apa yang terjadi sesungguhnya dalam alam pikir berbagai otoritas di negeri ini? Seorang Bupati di Jawa Barat pernah meminta sekolah-sekolah di wilayahnya untuk menguji apakah siswi mereka masih perawan atau tidak. Lalu uji ini juga dilakukan dalam rekrutmen menjadi polisi wanita.

Apa yang penting soal keperawanan? Logika yang hendak dipaksakan itu begini: seorang perempuan dianggap penting menjaga kehormatannya. Apalagi bila perempuan itu ada di lembaga terhormat seperti pendidikan. Juga di lembaga penjaga ketertiban seperti polisi. Dan kehormatan perempuan itu dianggap ada di selangkangannya. Bila bagian itu rusak, entah karena hubungan seksual atau naik sepeda, maka perempuan itu disebut tak lagi terhormat. Orang tak terhormat tak layak ada di lembaga terhormat.

Lembaga semacam ini sesungguhnya sedang mencampuri antara urusan privat dan urusan khalayak. Keperawanan mestinya tetap berada di wilayah pribadi perempuan. Bukan urusan negara atau lembaga nasyarakat sekecil apapun. Keperawanan juga tak terkait dengan kehormatan, martabat, harga diri atau sejenisnya. Apalagi dengan soal berpikir. Lokasi biologisnya saja berbeda. (Baca: Tes Keperawanan, Komnas Perempuan: Pemerintah Seakan Membiarkan)

Justru kita patut curiga dengan pemberlakuan aturan itu. Apa yang sedang mereka bayangkan? Gagasan atau imajinasi apa yang menguasai pikirannya? Kita ingin sekali ada kabel yang bisa menghubungkan antara kepala si penggagas uji keperawanan dengan suatu monitor besar yang bisa ditonton banyak orang. Barangkali hasil visual dari imajinasi si penggagas dapat menjelaskan detil-detil latar belakangnya.

Maka, sudahlah. Kita sudah terlalu banyak melihat contoh bagaimana orang-orang bermoral, dalam arti menjaga penampilan mereka dalam ukuran fashion tertentu yang dianggap bermoral, nyatanya mendekam di penjara karena kasus korupsi. Harap diingat, korupsi bukan saja masalah pidana. Korupsi adalah juga kejahatan terhadap moral dan etika publik. Ini kalau kita berada di halaman yang sama mengenai moral dan etika publik. Bila tidak, memang ada jurang lebar antara imaginasi publik tentang hidup bersama yang toleran dan menghargai wilayah privat dengan imaginasi sempit pemegang otoritas uji keperawanan. Yang terakhir itu tampaknya cuma asyik dengan urusan selangkangan.