Krisis Ikan Negeri Maritim

Tiap awal bulan, Badan Pusat Statistik merilis kabar inflasi dan deflasi yang terjadi di seluruh wilayah. Data terakhi, sepanjang bulan lalu terjadi inflasi 0,47 persen. Bukan angka itu yang menarik dicermati.

Selain kenaikan tarif listrik dan biaya sekolah, maka penyumbang inflasi terbesar lainnya adalah kenaikan harga ikan. Banyak daerah kurang pasokan karena tangkapan nelayan berkurang akibat cuaca buruk.

Sudah terlalu banyak cerita soal nelayan kehilangan tangkapan karena cuaca buruk, karena bahan bakar tak ada. Atau karena kapal terlalu kecil hingga hanya bisa menangkap di tepian, yang ikannya sudah langka. Akibatnya jelas: negara yang 2/3 wilayahnya lautan, tetap krisis ikan. (Baca juga: Ikan Makin Jarang, Nelayan NTB Libur Melaut)

Krisis ikan kabar yang bikin kita nyesek. Sudah lama dan masih sama ceritanya. Punya potensi ikan besar, tapi cuma bisa menangkap sedikit dan sisanya banyak dicuri tanpa bisa mencegahnya.

April lalu, Menteri Perikanan mengatakan nilai potensi ikan kita mencapai 3 ribu triliun rupiah per tahun. Tapi yang bisa ditangkap baru senilai dua ratusan triliun atau sekitar 7,5% saja. Kemudian, ikan yang dicuri sepertinya lebih banyak. Catatan yang pernah diterima Presiden Terpilih Joko Widodo, kerugian karena pencurian ikan pertahun bisa mencapai Rp300 triliun. (Baca juga: Vietnam dan Thailand Jarah Ikan Indonesia)

Kata Jokowi, ini terjadi karena pemerintah selama ini tak mampu mengawasi dengan baik 17 ribu pulau dan perairannya. Karena itu kata Jokowi, lebih baik ia belanja pesawat tanpa awak atau drone seharga Rp4,5 triliun untuk tiga pesawat, ketimbang membiarkan maling mengambil ikan-ikan kita hingga ratusan triliun rupiah per tahun.

Kalau itu sudah dilakukan, mudah-mudahan BPS tak lagi mencantumkan kenaikan harga ikan sebagai penyumbang inflasi.