Sunni-Syiah Sampang Berdamai, Pemerintah Wajib Merawatnya

Inilah perdamaian yang sudah lama dinantikan. 30 warga Sunni dari Sampang mendatangi pengungsi Syiah di Rumah Susun Sidoarjo dengan membawa piagam perdamaian. Pengungsi Syiah membalas dengan piagam yang sama. Di masing-masing piagam tercantum nama-nama warga yang siap berdamai itu.

Deklarasi perdamaian pun dibacakan bersama. Isinya, masing-masing pihak ingin kembali hidup rukun sebagai sesama umat Islam dan warga Madura. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak bertikai lagi, saling berdamai dan tak menyimpan dendam. Warga Syiah pun dipersilakan pulang kembali ke Sampang.

Paham yang dikedepankan adalah saling menghormati dan menerima perbedaan keyakinan yang ada. Lewat piagam ini, masyarakat yang berdamai berharap islah ini juga diikuti para ulama, tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah kabupaten setempat.

Betul, perdamaian ini memang digagas dan dilakoni sendiri oleh masyarakat. Tak ada campur tangan pemerintah di sana. Tim Mediasi Perdamaian yang ditunjuk Presiden Yudhoyono sejak Juli lalu baru sebatas menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pihak. Janji Presiden untuk memulangkan jemaah Syiah paling lambat Oktober tahun ini pun hanya janji merdu tanpa aksi konkrit. Perdamaan pun tak bisa berharap pada Menteri Agama Suryadharma Ali yang justru mengatakan aliran Syiah sesat.

Warga Syiah Sampang terusir dari kampungnya sejak September tahun lalu. Mereka lantas tinggal di rumah susun sederhana di Sidoarjo, dan terus menuntut untuk kembali ke rumah. Mereka diusir dari kampungnya karena dianggap punya aliran yang berbeda dari mayoritas. Sebagian besar rumah warga Syiah pun dibakar dan dirusak.

Setelah berlarut-larut menanti pemerintah, warga mengambil alih sendiri peran negara. Tanpa banyak ba-bi-bu, perdamaian terjadi. Digagas warga, untuk kepentingan warga juga. Tapi Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur, justru tak mengakui deklarasi damai Syiah-Sunni itu. Tim Penanggulangan Konflik Sosial Sampang mengaku tak dilibatkan dalam proses damai ini.

Perdamaian tak perlu menunggu pemerintah, apalagi jika pemerintahnya doyan berlama-lama seperti ini. Apalagi jika pemerintahnya justru mengusulkan warga Syiah direlokasi, bahkan bertobat. Perdamaian, terutama yang datang dari warga sendiri, harus disokong, bukan digembosi.

Pemerintah mesti langsung menindaklanjuti dengan memulihkan hak-hak warga Syiah yang tercerabut gara-gara konflik. Ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah lokal pun mesti tahu diri lantaran gagal mendorong perdamaian warga. Hal terkecil yang bisa mereka lakukan adalah ikut merawat perdamaian yang sudah diinisiasi warga dan memastikan tak ada lagi provokasi dari kelompok intoleran.