Jokowi vs Subsidi BBM

Beberapa koran kemarin memuat artikel yang menyangsikan Presiden Terpilih Joko Widodo berani menghapus subsidi bahan bakar minyak. Penilaian itu tak salah karena para pemimpin negara ini sebelumnya memang begitu. Kebijakan subsidi bahan bakar cenderung mereka perlakukan sebagai politik pencitraan, bukan realitas. Anggaran jebol pun tak masalah, yang penting tak didemo di mana-mana.

Nah, Jokowi belum dalam posisi sama persis dengan presiden-presiden sebelumnya karena keterpilihannya pun bahkan masih digugat di Mahkamah Konsitusi. Jadi, apa pun yang dia katakan sekarang, belum bisa mencerminkan sikap yang sesungguhnya terhadap subsidi bahan bakar. Sampai saat ini kita baru tahu Jokowi sudah menyatakan pos subsidi dalam RAPBN 2015 masih terlalu besar.

Karena itu, ia menggagas ada pengalihan sebagian konsumsi bahan bakar minyak ke bahan bakar lain yang lebih murah. Itu sebenarnya bukan gagasan baru dan selama ini tak benar efektif karena penegakan aturan tak pernah nyata. Tapi, Jokowi punya penglihatan lain yang masih relevan dengan gagasan menghemat anggaran karena besarnya dana subsidi. Apakah itu? Efisiensi pos anggaran lain.

Tim transisi menyebut, anggaran perjalanan dinas dari 2012 - 2013 melonjak hingga 10 kali lipat. Semula Rp2,9 triliun, meloncat jadi Rp32 triliun. Oh iya, tim transisi ini dibentuk Jokowi - JK untuk memuluskan tongkat estafet dari pemerintahan Presiden SBY - Boediono ke pemerintahan hasil pemilu 2014. Ada kemungkinan, masih ada banyak pos anggaran rutin lainnya yang bisa diturunkan.

Selama ini, Pemerintah selalu menyatakan akan mengurangi atau mencabut subsidi bahan bakar minyak jika anggaran defisit. Tapi kalau tim transisi benar bisa dapat banyak uang hasil perampingan dari banyak pos anggaran lain, ini berarti  besarnya subsidi BBM bukan satu-satunya faktor penyebab defisit anggaaran.

Karena itu, seluruh pemborosan anggaran yang terjadi selama ini perlu dibuka. Kebijakan anggaran yang objektif dan transparan, perlu dibuat agar publik tahu masalah yang terjadi. Dengan demikian, tumpukan beban subsidi BBM yang bakal dihadapi Jokowi - JK pun bisa dipikirkan bersama-sama penyelesaiannya. Bukan dengan cara menghindar seperti yang selama ini dilakukan pemerintah SBY.