Janji Blusukan Jokowi

Presiden terpilih Joko Widodo berjanji akan tetap blusukan saat menjalankan tugas sebagai presiden Ia juga mengatakan Wapres Jusuf Kalla juga akan lebih banyak turun ke lapangan dan tak hanya menunggu laporan di kantor. Di lapangan 70 persen, di kantor 30 persen, kata Jokowi.

Blusukan adalah ciri khas sekaligus kekuatan Jokowi. Ciri itu juga yang ditangkap oleh pekerja seni yang merancang ilustrasi Jokowi ala Tintin dengan serial ilustrasi Kisah Blusukan Jokowi. Dalam rangkaian ilustrasi itu ada saat Jokowi ke Yogyakarta, ke Kalimantan, di Makassar, di Jawa Timur sampai ke Papua. Dengan janji Jokowi tadi, bisa jadi ilustrasi itu terwujud nyata.

Indonesia adalah negara kepulauan yang teramat luas. Dengan tiga wilayah waktu dan 17 ribu lebih pulau, blusukan adalah aktivitas yang menyita banyak energi. Presiden SBY beberapa kali mencoba menyiasati itu dengan cara menggelar video conference bersama pimpinan daerah. Cara ini efisien dan efektif, tapi sangat mungkin tak bisa menangkap persoalan di lapangan.

Dengan blusukan, persoalan bisa disentuh dan diketahui dengan nyata. Jokowi bukan tipe pemimpin yang mau menerima laporan "ABS"? alias Asal Bapak Senang?. Kita sudah mempelajari gaya itu sejak dia menjadi Walikota Solo juga ketika ia menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dan setiap kali Jokowi blusukan, selalu ada kejutan di sana. Entah gebrakan perubahan atau salam pecat kepada PNS yang tak becus.

Sepanjang kampanye Pemilu Presiden, banyak hembusan negatif soal blusukan Jokowi. Yang paling sering adalah tudingan kalau blusukan adalah pencitraan belaka. Cemooh macam itu bisa jadi masih akan terus muncul nanti. Karena itu, mata kita semua harus ikut mengawasi. Pergerakan Jokowi, juga Jusuf Kalla, saat melakukan blusukan adalah pembuktian keduanya kepada kita, rakyat Indonesia, kalau mereka serius bekerja.

Yang harus dihitung adalah beaya yang dikeluarkan. Karena beda dengan walikota atau Gubernur Jakarta, blusukan seorang presiden tentu butuh beaya lebih banyak, terutama dari sisi protokoler dan pengamanan. Kalau Jokowi dan JK bisa memangkas beaya yang tak diperlukan, ini tentu baik dan layak didukung.

Kita sebagai rakyat, selain mendukung, juga akan serius mengawasi pemerintah. Dengan teknologi, juga media sosial, suara kita bisa langsung sampai ke mereka yang ada di pucuk pimpinan. Sinergi itu yang mesti diperkuat demi kemajuan bangsa.