Menanti Syiah Diurus Negara

Tidak manusiawi! Begitu Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) menyebut pengusiran warga Syiah dari GOR Sampang ke Sidoarjo. Wantimpres juga merekomendasikan Presiden untuk membentuk tim khusus penyelesaian kasus Syiah di Sampang. Dengan adanya tim khusus, persoalan yang dihadapi warga Syiah diharapkan bisa selesai dengan tuntas.
 
Rekomendasi itu muncul setelah anggota Wantimpres, Albert Hasibuan, menerima 10 perwakilan kelompok Syiah asal Sampang, Madura.  Mereka mengadukan relokasi paksa terhadap 200 warga Syiah dari Sampang ke Sidoarjo. Kalau di tempat lama bantuan cekak, di tempat baru ternyata sama saja.
 
Kesepuluh anggota komunitas Syiah ada di Jakarta sejak pertengahan bulan lalu... menempuh perjalanan ratusan kilometer dengan sepeda demi mengadukan nasib mereka. Sebagai warga negara, mereka tak mendapatkan perlakuan yang baik dari Pemkab Sampang maupun Pemprov Jawa Timur. Padahal sebagai warga negara, hak mereka sama seperti kita: hak atas perlindungan, keamanan, kedamaian ketentraman dan kesejahteraan.
 
Jika Dewan Pertimbangan Presiden menyebut pengusiran warga Syiah sebagai tindakan yang tidak manusiawi, maka sang Presiden sendiri justru belum pernah berucap apa pun. Padahal Presiden SBY lah yang baru-baru ini meraih World Statesmen Award – penghargaan yang tetap diterima meski Presiden dihujani kritik lantaran dianggap tak membela kelompok minoritas. Padahal Syiah diusir dari kampung mereka sendiri. Padahal jemaah Ahmadiyah dilarang menunaikan ibadah haji. Padahal banyak jemaat Kristen yang dipersulit mendirikan rumah ibadah. Sementara di New York, Presiden SBY berpidato, “Menjaga harmoni adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan sambil lalu.”
 
Tapi sungguh tak pernah kita mendapat bukti nyata akan kalimat merdu tersebut. Ada daftar panjang kelompok minoritas yang tak diurus negara, termasuk di antaranya kelompok Syiah. Sampai-sampai harus ada perwakilan kelompok Syiah yang bersepeda ke Jakarta demi menagih janji Presiden.
 
Wantimpres mengusulkan pembentukan tim khusus untuk menyelesaikan masalah Syiah di Sampang. Tapi Pemerintah sering sekali membentuk tim anu dan tim itu untuk menyelesaikan permasalahan. Padahal sebetulnya sudah ada kementerian terkait atau badan-badan bentukan pemerintahan yang mestinya bisa ditekan untuk bekerja lebih keras. Untuk kasus Syiah, misalnya, ada Komnas HAM, Komnas Perlindungan Perempuan, Komnas Anak yang bisa menyerahkan bukti-bukti penyerangan dan diskriminasi terhadap kaum Syiah kepada Pemerintah.
 
Di mana-mana itu yang penting memang pembuktian. Karena janji selalu manis dan lidah tak bertulang. Sementara warga tak mungkin hanya menyandarkan hidup mereka pada janji manis.