Dolly, Bakal Jadi Kenangan

Ini adalah hari ini penting bagi Dolly dan Jarak. Dua nama ini disebut-sebut sebagai lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Yang ada di garda terdepan penutupan Dolly adalah Walikota Surabaya, Tri Risma Harini. Di Dolly diperkirakan ada 500 pekerja seks, sementara kalau ditotal dengan lokalisasi Jarak, jumlahnya bisa mencapai dua ribu pekerja seks.

Ada perjalanan panjang, penuh pro kontra, menuju penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak. Merentang jauh sejak sekitar 15 tahun lalu. Belakangan hari, ada banyak dukungan datang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap kucurkan dana 1,5 miliar rupiah untuk membantu kebutuhan operasional lapangan. Sesuai rencana pemerintah, 300-an mucikari juga akan dibekali uang 5 juta untuk modal usaha. Pemerintah pusat pun memberi dukungan anggaran hingga 4,5 miliar rupiah.

Pertimbangan Walikota Surabaya Tri Risma Harini adalah masa depan anak-anak yang tinggal di sekitar wilayah Dolly. Anak-anak yang tumbuh di daerah lokalisasi dianggap akan punya moral yang buruk, juga tak punya pendidikan yang tinggi. Karena itulah yang disiapkan Risma pasca penutupan Dolly adalah gedung enam lantai untuk berbagai keperluan warga. Mulai dari sentra PKL, perpustakaan serta taman bermain dan balai warga.

Sementara itu pertimbangan aktivis HIV/Aids juga menimbang masa depan. Di Jakarta, pasca penutupan Kramat Tunggak, Gubernur kala itu, Sutiyoso, mengakui kalau masalah pelacuran di Jakarta tidak selesai dengan ditutupnya Kramat Tunggak. Sebab kenyataannya, banyak bekas pekerja seks yang pindah ke tempat lain atau tetap menjajakan seks di rumah-rumah dan perkampungan penduduk. Jika itu yang terjadi dengan Dolly dan Jarak kelak, maka pencegahan HIV akan makin sulit dilakukan. Dan artinya, di masa mendatang, generasi muda makin banyak yang tumbang karena virus tersebut.

Yang akan kita saksikan hari ini adalah penutupan Dolly. Artinya, yang harus terus menerus kita tagih adalah komitmen Pemerintah pasca penutupan Dolly, mulai dari soal pekerjaan sampai kesehatan mereka yang dulu hidup di sana. Keputusan sudah diambil Pemerintah Kota Surabaya. Baik buruknya keputusan itu juga tergantung bagaimana kita, semua orang, mengawasi penerapan keputusan itu.