PR Pemerintah, Sediakan Rumah Bagi Semua

Indonesia baru saja kedatangan Tim Pelapor Khusus PBB soal hak atas perumahan layak. Pelapor khusus PBB bernama Raquel Rolnik ini datang ke berbagai daerah di Indonesia untuk melihat bagaimana proses pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tersedia. Tugas pelapor khusus ini adalah memantau pembangunan rumah untuk warga tidak mampu di berbagai belahan dunia. Juga menjalin kerjasama dengan LSM, perusahaan dan pemerintah sehingga rumah bisa jadi milik semua.

Dari kunjungannya ke berbagai kota di Indonesia, Rolnik  menyebutkan kalau Indonesia menghadapi tantangan besar untuk mempromosikan dan melindungi hak warga atas rumah yang layak huni. Hal yang jadi catatan utama adalah pesatnya urbanisasi, konsentrasi penduduk di pusat kota serta rentannya warga akan bencana alam dan perubahan iklim.

Pembangunan yang pesat, menurut Rolnik, justru bisa punya dampak buruk pada hak atas rumah yang layak huni. Rolnik merujuk pada penggusuran di kota maupun di desa, baik oleh negara maupun oleh perusahaan swasta. Dia pun menegaskan kalau penggusuran adalah pelanggaran berat hukum hak asasi manusia internasional. Yang diminta pakar independen PBB ini adalah supaya setiap negara memastikan warga miskin tetap punya akses terhadap perumahan yang layak huni dan terjangkau, tanpa bersikap diskriminatif.

Indonesia jelas masih sangat ketinggalan. Penggusuran masih terjadi atas nama pembangunan. Sementara ketersediaan rumah pun masih di bawah kebutuhan nasional, sebesar 800 ribu unit per tahun. Indonesia memang sudah punya berbagai jurus baru untuk mengatasi kekurangan rumah ini, misalnya lewat rusunami dan rusunawa. Tapi itu pun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah warganya.

Data tahun lalu menyebut kalau total kebutuhan rumah per tahun mencapai 2.6 juta unit. Ini dihitung berdasarkan pertumbuhan penduduk, perbaikan rumah rusak serta kekurangan rumah. Dan angka pertumbuhan penduduk adalah 1.3 persen per tahun. Pertumbuhan rumah selalu kalah dibandingkan pertumbuhan penduduk yang melaju cepat, begitu juga jika dibandingkan dengan ketersediaan lahan yang ada.

Aneka pameran rumah digelar di berbagai kota di Indonesia. Tapi tetap saja orang mengeluh kalau harga rumah terlampau mahal, tak sanggup dibayar dengan daya beli orang Indonesia. Sementara kredit perbankan pun tak ikut menunjang. Kenaikan harga rumah untuk kelas menengah tertinggi, misalnya, ada di Jabodetabek dan Banten.

Pelapor khusus PBB mengingatkan pemerintah untuk memfokuskan penyediaan rumah pada warga miskin, sehingga mereka pun bisa merasakan rumah yang layak huni dan terjangkau. Kenyataannya, warga kelas menengah pun juga banyak yang kesulitan mendapatkan rumah. Dan ini masih jadi PR berat pemerintah.