Buntung Rugi Menolak Penaikan Harga BBM

Gelombang unjuk rasa kembali melanda Jakarta dan beberapa kota besar lainnya di tanah air kemarin. Isunya sama, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi. Data Polda Metro Jaya menyebutkan, di Jakarta saja sedikitnya ada 14 kelompok pengunjuk rasa yang memusatkan aksinya di sejumlah lokasi, seperti di lingkungan gedung DPR RI dan Istana Merdeka serta kawasan industri Pulo Gadung. Ini gejolak yang selalu terjadi setiap kali ada kebijakan penaikan harga BBM subsidi dari waktu ke waktu. Tapi, sebenarnya apa yang mereka dapat dari aksi ini?

Untuk menjawab itu, bisa kita mulai dengan mengajukan pertanyaan, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan jika BBM subsidi batal naik? Dan siapa pula yang buntung dengan kenaikan harga? Sampai di sini kita sudah bisa tahu jawabannya. Para pengunjuk rasa dan masyarakat kecil kebanyakan malah sudah menjadi korban karena baru sebatas rencana penaikan saja, harga-harga barang kebutuhan sudah naik duluan. Apalagi setelah naik, semua kegiatan produksi barang dan jasa akan ikut menyesuaikan harga.

Lantas, jika pun batal naik, rasa-rasanya juga bukan para pengunjuk rasa itu yang pertama-tama paling diuntungkan. Tapi kelas masyarakat lain yang tak ada di hiruk pekik unjuk rasa itu. Mereka ini, misalnya kelompok masyarakat kelas menengah yang sehari-hari menggunakan mobil pribadi saat berangkat ke kantornya. Pemerintah sudah menahun merancang regulasi konsumsi BBM yang menyasar masyarakat kelas ini. Tapi toh kita tidak pernah mendapat data yang memuaskan jika sudah terjadi penurunan konsumsi BBM bersubsidi oleh mereka.

Sekali lagi, apa yang didapatkan oleh para pengunjuk rasa itu? Justru peristiwa menyedihkan yang kita dapat ketika ada seorang demonstran dan seorang peliput aksi ditembus peluru. Dan tumpahnya darah mereka tak serta merta menyelesaikan persoalan. Apapun hasil akhir putusan sidang paripurna DPR, masing-masing masih membutuhkan jalan panjang untuk menjawab situasi perekonomian saat ini.

Jika harga BBM subsidi naik, masih ada sederet pertanyaan penting yang harus dijawab Pemerintah. Bagaimana memastikan kebijakan kompensasi atas kenaikan harga BBM subsidi berjalan tepat? Bagaimana Pemerintah bisa memastikan 1001 alasan untuk menaikkan harga BBM itu benar belaka?

Sebaliknya, jika harga BBM subsidi tak jadi naik, ancaman krisis tetap menganga. Dalilnya, Pemerintah getol merencanakan penaikan harga BBM subsidi karena merasa tak melihat cara lain yang lebih efektif mengatasi ancaman krisis energi fosil yang sudah jadi beban berat perekonomian. Jika sudah begini, lalu apa? Di titik ini, para pengunjuk rasa mungkin bisa disalahkan karena mengusung aspirasi menolak penaikkan harga BBM.

Tapi, terlepas dari apa yang mereka perjuangkan dan hasilnya seperti apa, sebagai sebuah gerakan sosial di negara demokrasi, aksi-aksi unjuk rasa semacam itu tetap punya makna penting sepanjang semua dilakukan tertib tanpa kekerasan. Minimal dia bisa sebagai pengirim sinyal yang menuntut koreksi atas sebuah kebijakan, baik yang sudah atau pun baru akan berjalan. Dengan sinyal ini, minimal pembuat kebijakan tak seenaknya menggunakan kuasa.