Awasi Dana Kompensasi BBM !

Pemerintah siap  mengucurkan dana bantuan  langsung sementara masyarakat (BLSM) ke 12 kota besar di tanah air.  Antara lain Jakarta, Surabaya, Medan, Jogja, Bandung, dan  Makassar. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyebutkan program penyaluran BLSM sebesar Rp150.000 per rumah tangga per bulan  ini merupakan kompensasi atas kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri, pemerintah paling cepat akan membagikan dana BLSM pada bulan ini.

Senin lalu (17/6), melalui mekanisme voting, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2013 (RAPBNP 2013) akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang APBNP 2013. Hal ini sekaligus memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan naik, yang diikuti oleh pemberian dana BLSM.

Menurut Menkokesra, dana BLSM akan langsung diberikan sehari setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal realisasi kenaikan harga BBM. Pemerintah telah menetapkan pembagian BLSM selama 4 bulan berurut-turut kepada lebih dari 15 juta rumah tangga.

Kenaikan harga BBM bersubsidi akan menambah jumlah penduduk miskin. Pemerintah berasumsi jika tidak melakukan apa-apa dalam perlindungan sosial, maka penduduk miskin akan naik dari 10,5 persen menjadi 12,6 persen atau 4 juta tambahan penduduk miskin. Dengan memberikan dana BLSM selama empat bulan,  pemerintah mengklaim kenaikan yang 4 juta itu bisa ditekan sehingga penduduk miskinnya akan tetap seperti kondisi awal.

Yang patut dipikirkan saat ini adalah mengawasi agar dana kompensasi BBM bisa tersalur tepat sasaran kepada penerima yang berhak. Agar dana triliunan rupiah yang bersumber dari anggaran negara tersebut tidak dikorupsi jadi bancakan kelompok atau partai politik tertentu.  Maklum saja tahun depan parpol sudah sibuk berjibaku dengan Pemilu. Untuk itu mereka perlu menyiapkan pundi-pundi di kas partai.

Dari DPR, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengaku siap mengawasi proses penyaluran dana kompensasi BBM.  Menurut ketua fraksinya Puan Maharani  pihaknya ingin agar dana kompensasi ini lekas diberikan ke masyarakat yang sudah terdata dan berhak menerima, maksimal pada Oktober tahun ini.  Ini sesuai dengan jadwal yang direncanakan pemerintah. PDI P juga menegaskan akan mengawasi agar program ini  tak sekadar  atau dimanfaatkan jadi  program amal pihak tertentu untuk kepentingan politik jangka pendek.

Selain  partai politik juga tentu saja media-massa masyarakat biasa pun bisa ikut mengawasi agar dana kompensasi kenaikan BBM tidak bocor. Misalnya  dengan ikut  mengecek apakah Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang siap dibagikan pemerintah lewat aparatur di kecamatan dan kelurahan atau desa sampai ke tangan yang berhak menerima bantuan. Masyarakat juga disarankan tak mudah termakan tipuan jika ada pihak-pihak yang menyebut  atau mengklaim program dana BLSM  sebagai program partai politik tertentu.

Ayo awasi dana kompensasi kenaikan BBM.