Interpelasi Untuk Jokowi Versus Dukungan Publik

Gubernur paling populer di Indonesia, Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi, mulai menghadapi berbagai masalah rumit di wilayah yang ia pimpin, yakni DKI Jakarta. Belum tuntas masalah relokasi warga di kawasan Waduk Pluit, sejumlah anggota DPRD DKI sudah berencana mengajukan hak interpelasi atau meminta keterangan kepada Gubernur Jokowi.

Hingga akhir pekan kemarin, setidaknya sudah beredar 32 nama anggota DPRD yang berinisiatif mengajukan hak interpelasi ini. Inisiatif untuk memanggil Jokowi ini berkaitan dengan program kesehatan untuk warga miskin DKI di bawah program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dinilai bermasalah. Belasan rumah sakit dikabarkan berniat mundur dari program KJS karena keterlambatan administrasi pembayaran dari pemerintah, padahal jumlah pasien kian membludak.

Sejak program KJS digulirkan jumlah pasien yang berobat, tak hanya ke puskesmas, tapi juga ke rumah sakit, naik tajam. Data bulan Maret lalu misalnya menyebut, jika jumlah pasien di DKI yang berobat hanya sekitar 700 orang per hari, melonjak hingga 1,200-an orang per hari sejak program ini diluncurkan. Meningkatnya jumlah pasien ini tentu saja berakibat pembiayaan yang harus ditanggung rumah sakit. Sementara klaim pembayaran tidak bisa cepat diselesaikan.

Kalangan DPRD DKI menilai, program KJS belum terlalu matang digodok tapi sudah diimplementasikan. Salah satu program yang dikampanyekan pasangan Jokowi – Ahok sebelum pemilukada adalah kemudahan akses kesehatan bagi warga miskin. Dan Jokowi memang tak perlu menunggu terlalu lama untuk mengeksekusi program yang sebelumnya berjalan baik di wilayah Solo, semasa ia menjabat sebagai walikota di sana.

Program KJS ini memang mendapat sambutan positif warga DKI. Data bulan Maret tadi menunjukkan, sebelum Jokowi jadi gubernur, warga miskin DKI tampaknya kesulitan mendapat akses kesehatan yang layak. Paling banter mereka hanya bisa ke puskesmas dengan fasilitas pengobatan yang tidak begitu lengkap seperti di rumah sakit. Dengan KJS, akses berobat menjadi lebih terbuka.

Semangat melayani publik ini mestinya bisa jadi contoh bagi daerah lain. Kalau kemudian ada rumah sakit yang merasa keberatan karena administrasi yang belum sempurna, itu wajar. APBD DKI 2013 yang mencapai Rp 49,9 triliun mestinya cukup untuk memberi subsidi kesehatan bagi warga DKI yang tak mampu. Kalau anggaran kesehatan yang mencapai Rp 1,2 triliun masih kurang besar, Jokowi bisa mengajukan perubahan APBD dengan memangkas pos-pos anggaran lain yang tak perlu dan mengalihkannya ke pelayanan publik seperti kesehatan. Sembari pada saat yang sama memperbaiki sistem manajemen KJS. Apalagi selain KJS, pemerintah pusat pun akan segera memiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang di antaranya juga membidangi masalah kesehatan.

Gubernur Jokowi tentu tak bakal gentar menghadapi inisiatif interpelasi anggota DPRD. Dukungan yang besar dari warga atas program-program layanan publik yang bagus akan jadi benteng kekuatan untuk melanjutkan program KJS. Kekuatan riil para pendukung ini merupakan modal yang tak boleh diabaikan, bahkan seandainya kalangan DPRD ingin melangkah lebih jauh seperti pemakzulan.