Moratorium Setengah Hati

Pemerintah pusat pada awal pekan ini memutuskan untuk menghentikan sementara reklamasi di teluk Jakarta. Keputusan itu diambil setelah rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Dalam Negeri. Kata Menko Rizal, moratorium diberlakukan hingga semua persyaratan peraturan dipenuhi. Untuk itu dibentuk komite gabungan untuk menyelesaikannya.
 
Ini artinya kelak, kala aturan kelar dipenuhi, maka reklamasi bisa dilanjutkan. Padahal problem reklamasi tak semata aturan. Tapi cara pandang dalam melihat lingkungan pesisir. Diperkirakan sebanyak 60% penduduk di Indonesia berada di wilayah pesisir. Apabila ada kerusakan atau perubahan kawasan, tentu akan berdampak sangat besar bagi penduduk di sana. Jutaan tenaga kerja bisa kehilangan penghasilan bila kawasan itu rusak atau berubah fungsi lantaran reklamasi.
 
Karena itu, sudut pandang dari mereka yang menggantungkan hidup dari kawasan pesisir itu sepatutnya menjadi perhatian utama. Boleh saja mengatakan teluk Jakarta sudah rusak tercemar buangan limbah sehingga pantas direklamasi. Tapi semestinya langkah pertama yang dilakukan adalah merehabilitasi kawasan. Membersihkan dan memastikan kawasan pulih seperti semula.
 
Konon saat ini di seluruh Indonesia ada 49 lokasi yang akan direklamasi. Dari jumlah itu hanya 1 yang memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Sepatutnya seperti juga teluk Jakarta, segera dihentikan. Tak tepat bila menggantungkan moratorium semata karena urusan kelengkapan aturan. Moratorium demi kelestarian lingkungan dan kemaslahatan warga setempat.