Pemerintahan Baru Yang Bersih Dan Akuntabel Di Papua

Kemarin Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik Lukas Enembe dan Klemen Tinal sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Pelantikan yang berlangsung di Lapangan Bola Mandala, Jayapura ini, akan menjadi awal pemerintahan duet ini sampai 2018 mendatang.

Ini adalah pelantikan yang lama tertunda – dua tahun. Dan pelantikan ini pun dirayakan sebagai puncak dari pesta demokrasi rakyat Papua. Usai pelantikan, Gubernur dan Wagub yang baru langsung diarak oleh ribuan masyarakat lewat parade adat. Ini sekaligus sebagai isyarat untuk melibatkan berbagai masyarakat adat yang ada di Bumi Cendrawasih tersebut. Pesan utamanya adalah memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai rangkaian acara pelantikan, pekan ini juga bakal digelar pesta rakyat di Lapangan Holandia, Kemiri-Sentani. Di situ akan ada pemotongan seribu ekor babi dan ayam untuk disantap bersama dengan masyarakat adat.

Tentu boleh berpesta, asal ingat dengan persoalan yang kerap mendera Papua: kelaparan. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyebutkan ada lebih 100 warga warga di Distrik Kwor, Papua Barat, meninggal akibat gizi buruk dan sulitnya akses kesehatan. Lantaran ini adalah daerah terpencil, Pemerintah mengaku kesulitan menembus daerah tersebut untuk memberikan bantuan pangan dan obat-obatan.

Papua dan Papua Barat memang dua provinsi yang berbeda, tapi keduanya berbagi banyak masalah sosial dan akses transportasi. Masalah kelaparan dan kesulitan akses terhadap kesehatan banyak terjadi di dua provinsi ini, begitu juga dengan kondisi banyak daerah di dua provinsi tersebut yang terpencil. Apalagi data Badan Pusat Statistik tahun lalu menyebutkan ada 10 daerah di Papua yang rawan kelaparan. Warga setempat masih banyak yang mengandalkan umbi-umbian sebagai makanan, sementara jika cuaca buruk, tanaman akan mati.

Penyelesaian kasus memang harus dari dua belah pihak: pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mesti bisa memastikan warganya punya cukup banyak makanan dan akses yang memadai kepada fasilitas kesehatan. Sementara Pemerintah pusat juga mesti siap dengan berbagai strategi untuk menyelamatkan suatu daerah dari bencana kelaparan. Seperti disebutkan BPS, jika pemerintah tak punya cara jitu memberikan bantuan, maka potensi kelaparan di Papua akan kembali terjadi.

Lebih dari itu, pemerintahan baru di Papua harus belajar banyak dari pengalaman selama ini. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, itulah titik awal memajukan kesejahteraan warga. Tak boleh terjadi lagi, pejabatnya kaya raya, rakyatnya kelaparan.

Yang juga penting adalah tidak saling menyalahkan. Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tak perlu berlama-lama berdebat soal berapa jumlah korban yang betul, karena yang dibutuhkan segera adalah aksi di lapangan. Tanpa tindakan nyata, maka peran pemerintah tak terasa oleh warga biasa.