Stop Pemborosan Anggaran Studi Banding

Jika tak ada aral-melintang, pertengahan bulan ini sebagian wakil rakyat akan bertolak ke India, Yunani dan Turki. Anggota DPR dari Komisi X ini akan melakukan studi banding ke tiga negara tersebut mulaai 17 Maret mendatang. Kunjungan enam hari itu untuk persiapan  pembahasan Rancangan Undang -Undang (RUU) Perbukuan dan RUU Kebudayaan.

Dalam lawatan ke luar negeri ini, DPR setidaknya menghabiskan uang negara senilai Rp 3,1 miliar.Menurut Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi, total anggaran itu berdasarkan asumsi anggota DPR yang berangkat sebanyak 10 orang selama sepekan. Biaya sebesar itu tidak menghitung peserta tambahan, misalnya jika ada staf DPR yang ikut.

Anggota Komisi X  Dedy Gumelar atau Miing beralasan pemilihan negara India karena harga-harga buku di sana sangat murah. Sementara alasan ke  Yunani dan Turki di antaranya karena negara itu dinilai mampu merawat dan melestarikan kebudayaan.

Alasan yang disampaikan bekas pelawak itu bisa jadi benar. Tapi apakah studi banding dengan tujuan menambah pengetahuan atau transfer ilmu dibidang perbukuan dan kebudayaan ke negara Asia dan Eropa itu tak terkesan berlebihan? Wajar jika ada anggapan di masyarakat  studi banding sekadar akal-akalan  anggota DPR untuk plesiran. Ini mengingat hasil kunjungan ke luar negeri tak jelas hasilnya dan tak  pernah diumumkan secara terbuka. 

Efektifitas dari studi banding juga dipertanyakan. Mengutip data  LSM pemantau DPR Formappi, sepanjang 2012, DPR melakukan studi banding ke luar negeri sebanyak 53 kali. Namun dari sekian banyak studi banding, hanya tiga rancangan undang-undang (RUU) prioritas yang dibahas.  Formappi menilai tingginya frekuensi studi banding DPR ke luar negeri, berbanding terbalik dengan produktivitas legilasinya.

DPR sebenarnya bisa ikut menghemat anggaran negara.  Tak perlu menghabiskan uang miliaran rupiah dengan alasan studi banding. Salah satu caranya menugaskan para staf ahli mencari data terkait perbukuan dan kebudayaan di internet. DPR bisa meniru cara Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja  Purnama.  Ia lebih suka memanfaatkan media sosial, youtube, untuk mempelajari sistem tilang lalu lintas elektronik atau ERP, ketimbang studi banding ke negara-negara yang telah menerapkan sistem tersebut.

Akan lebih baik anggaran perjalanan ke luar negeri ini dialokasikan ke hal yang lebih penting misalnya untuk memperbaiki situs budaya atau candi yang rusak. DPR juga bisa mendengar masukan dari budayawan atau tokoh perbukuan, ketimbang  belajar ke tiga negara  yang tidak ada kaitannya dengan bangsa kita.  Kalaupun DPR menilai studi banding  mendesak dan perlu dilakukan sebaiknya dipersiapkan dengan matang dan transparan. Dan yang lebih penting  hasil yang akan dicapai  jelas dan bermanfaat untuk publik.