Isu Kudeta dan Kinerja Pemerintahan

Sepertinya benar apa kata para petinggi sejumlah partai politik, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para menterinya terlalu berlebihan menanggapi rencana demo Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI). Menurut mereka, justeru sikap Presiden lah yang telah memicu “kegaduhan politik.” Ini istilah yang sering dipakai Presiden saat menyikapi geliat politik yang mencoba mengkritik jalannya pemerintahan. Buktinya, apa yang digelisahkan selama pekan-pekan sebelumnya, tak terjadi Ternyata demonstrasi MKRI kemarin tak ada apa-apanya. Tak ada ribuan pengunjuk rasa, apalagi kudeta atau penurunan Presiden.

Sejak pekan lalu, MKRI menyatakan hendak menyuarakan lima tuntutan. Selain nasionalisasi tambang migas, penurunan harga pangan dan stop impor kebutuhan pokok, mereka juga menuntut penuntasan korupsi dan penghentian kekerasan berlatar SARA. Dalam sebuah konferensi pers, Ketua Presidium MKRI Ratna Sarumpaet menyatakan kudeta sebuah keniscayaan. Tapi, puncak rencana yang berlangsung kemarin, seperti menguap begitu saja.

Sekitar dua pekan terakhir di Istana, memang ada beberapa peristiwa tidak biasa. Mulai dari kedatangan bekas Komandan Korp Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Prabowo Subianto hingga pertemuan Presiden dengan tujuh pensiunan jenderal TNI. Sejumlah kepala lembaga tinggi negara juga sempat menemui Presiden. Para tamu istimewa itu menyatakan dukungan kepada pemerintahan saat ini. Presiden lantas meminta elit politik dan kelompok-kelompok masyarakat untuk tidak berbuat sesuatu yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan.

Fenomena itu yang dianggap sebagai sikap berlebihan oleh sejumlah politisi Beberapa kalangan lain sebelumnya juga sudah bersuara tak percaya jika aksi MKRI itu bakal bisa menggulingkan pemerintahan yang sah secara konstitusi. Mereka malah menyarankan Presiden tidak usah terpengaruh isu penggulingan pemerintahan, tapi tetap fokus dan konsisten memperbaiki kinerja pemerintahan. Itu lebih penting ketimbang merespon hal yang tidak jelas.

Kritik kepada pemerintah muncul karena ada kekurangan. Jawaban yang kita harapkan adalah dengan memperbaiki kekurangan itu. Misalnya, selain memperbaiki lima isu yang diusung MKRI, Pemerintah mesti cepat menyelesaikan masalah seperti yang terjadi di Yogyakarta Sabtu dini hari lalu. Belasan pria memaksa masuk penjara, menganiaya penjaga dan menembak mati empat tahanan. Itu semua terjadi hanya dalam 10 menit. Satu kesimpulan yang bisa kita munculkan, pelaku orang-orang terlatih. Berhadapan dengan yang seperti ini, Presiden seharusnya menaruh perhatian lebih serius.

Serangan berdarah di penjara Cebongan itu sudah membuyarkan imajinasi publik selama ini tentang Yogyakarta sebagai daerah yang identik dengan kedamaian dan ketenangan. Peristiwa berdarah itu juga mengindikasikan rendahnya wibawa pemerintah dalam hal penegakan hukum. Sepertinya kita semua sudah sepakat, tegaknya hukum menjadi syarat berjalannya pemerintahan yang baik. Menuntaskan kasus ini dengan baik, akan mengurangi nilai minus. Ujung-ujungnya, jika semua kebijakan pemerintah berjalan konsisten, mestinya isu kudeta itu tak akan pernah ada lagi