Risma, Jokowi dan Politisi Benalu

PDI Perjuangan adalah salah satu partai yang diramalkan bakal mendulang suara besar, baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden, tahun ini. Di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang terlihat makin matang, performa partai kian berkibar.

Tentu ini bukan karena kinerja para wakilnya di DPR yang sebagian justru menjadi terpidana kasus korupsi. PDI Perjuangan terdongkrak popularitasnya setidaknya karena dua alasan. Pertama, kekecewaan terhadap kinerja pemerintahan SBY yang sudah 10 tahun berkuasa. Ketidaktegasan dalam bertindak dan lebih mengutamakan pencitraan diri, menjadi faktor dominan wacana kritik publik tentang SBY.

Pada saat yang sama di ujung pemerintahannya, muncul sosok Jokowi – bekas Wali Kota Solo yang kini memimpin Jakarta. Dan inilah alasan kedua: Jokowi menjadi antitesa dari sosok birokrat-feodal yang secara sempurna terwakili dalam sosok SBY, karena ia lebih “dekat” dengan sosok warga kebanyakan.

Kalau dalam formasi barisan SBY adalah sikap tegak sempurna, Jokowi adalah sikap istirahat di tempat. Tetap rapi dalam barisan, tapi dengan aura yang lebih santai. Lebih dari itu, Jokowi dinilai mewakili figur pejabat yang lebih mengutamakan kerja daripada berbicara.

Jokowi pun moncer dalam pemberitaan media, meski akhir-akhir ini tak luput dari kritik ketika Jakarta dilanda banjir besar. Juga akibat kemacetan lalu lintas yang kian parah. Toh publik paham, mengubah Jakarta memang tak semudah membalik telapak tangan. Butuh waktu, butuh keseriusan berlipat dan keberanian membuat keputusan.

Jokowi tak sendirian muncul sebagai pemimpin yang dicintai rakyatnya. Dari Jawa Timur, tepatnya dari kota Surabaya, juga ada Tri Rismaharini. Risma meroket bak meteor di angkasa yang gelap. Di bawah kepemimpinannya, Surabaya berubah menjadi lebih hijau dan tertata rapi. Dalam pemberitaan media massa, nama Risma mungkin sudah sejajar dengan Jokowi, sama-sama membangkitkan sentimen positif publik. 

Dua-duanya, meski bukan kader yang sejak awal berada di dalam tubuh partai, adalah aset PDI Perjuangan. Partai ini seharusnya bangga memiliki Jokowi dan Risma. Dukungan penuh dari publik mestinya bisa dipakai PDI Perjuangan untuk melipatgandakan dukungan mereka kepada partai.

Tapi politik bukan matematika 2 kali 2 sama dengan 4. Politik bisa membelokkan sebuah jalan lurus menjadi tikungan berbahaya. Ketika santer dukungan untuk Jokowi agar maju sebagai calon presiden, tak juga ada kepastian dari PDI Perjuangan, mau mencalonkan Jokowi atau tidak. Yang muncul justru kasak-kusuk tentang sikap jajaran elit PDI-P yang terbelah. Ada yang mendukung Jokowi, ada pula yang takut kalau Jokowi maju, mereka akan kehilangan tempat bergantung.

Hal serupa menimpa Risma. Dalam penunjukan Wakil Wali Kota Surabaya pasca mundurnya Bambang DH, ujug-ujug partainya menetapkan Wisnu Sakti Buana, tanpa konsultasi dengan Risma. Wali Kota yang mendapat banyak penghargaan ini, nasional maupun internasional, justru mendapat banyak tekanan ketika mempersoalkan prosedur pemilihan yang ia anggap salah.

Sebagai tambahan, Wisnu Sakti Buana, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya adalah salah satu elit partai PDI Perjuangan yang mempelopori pendongkelan Risma pada 2011 lalu.

Jadi bisa dibayangkan, betapa sakit hati Risma menerima keputusan yang sewenang-wenang ini. Dari sinilah isu lantas berkembang bahwa Risma akan mundur – sesuatu yang ditentang banyak pendukungnya di Surabaya.

Beruntung kita mendengar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung Risma agar tetap konsentrasi mengurus kota. Selebihnya akan menjadi agenda partai untuk diselesaikan. Sikap Mega memang akan menjadi penentu akhir dari setiap persoalan yang terjadi di tubuh partai.

Tapi justru di sini titik krusialnya. Sebagian elit PDI-P tampaknya sibuk dengan alur logika mereka sendiri. Lebih tepatnya, mereka lebih peduli dengan kepentingan dirinya sendiri ketimbang membesarkan partai melalui dukungan rakyat. Mereka adalah benalu partai, menjilat ke atas seolah-olah semua demi melindungi Ketua Umum. Padahal yang mereka lakukan justru mengkhianati suara rakyat (kecil) – basis dukungan terbesar dari PDI Perjuangan.

Para elit benalu ini masih hidup pada masa lalu, masih percaya rakyat gampang dibodohi. Mereka yakin, sebesar apa pun kemelut yang menimpa tubuh partai, dukungan akan tetap mengalir dari massa tradisional. Mereka lupa, seiring bergulirnya waktu, tumbuh generasi muda yang tak peduli dengan garis ideologi partai politik. Yang mereka tahu hanya satu: figur pemimpin yang bisa dijadikan panutan, pemimpin teladan.

Mereka benci dengan berbagai manuver dan akrobat politik.

Jokowi dan Risma sejauh ini telah menjadi sosok pemimpin yang layak dijadikan panutan. Sederhana, tidak feodal, dan mau bekerja langsung dengan melibatkan partisipasi rakyat. Kunci kepemimpinan modern seperti ini yang telah lama hilang dari tata kelola pemerintahan selama ini.

Di sini, kita berharap, Megawati sebagai sentral partai, bisa bersikap matang. Masa depan partai ditentukan dari sebuah sikap yang jelas: kemana Mega akan berpihak.