Perubahan, Bukan Pergantian Kekuasaan

Pesan itu datang selintas. Di atas panggung, di antara sorot mata ribuan orang, trubador Indonesia Iwan Fals, sembari menenteng gitar akustik, memberi pengantar singkat pada lagu yang hendak ia nyanyikan. Kurang lebih ia bilang, pemilu tinggal hitungan hari, datanglah dan pilihlah calon dengan teliti. Yang kita inginkan adalah perubahan, bukan sekadar pergantian kekuasaan.

Iwan wanti-wanti, jangan sampai kita salah pilih. Waktu memilih memang tak sampai lima menit. Tapi kalau salah pilih, kita bakal ketiban sial lima tahun. Dan kemudian Iwan pun menyanyikan lagu “Yang Kita Ingin Perubahan” karya seniman Erros Djarot.

Erros dan Iwan betul. Pengalaman beberapa pemilu, khususnya pasca reformasi, memberi kita banyak pelajaran betapa penting menguliti para kandidat sebelum kita mencoblos pada 9 April untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 9 Juli nanti.

Dalam pemilu legislatif yang memperebutkan 560 kursi DPR Pusat saja, ada 6,600 lebih calon yang bakal bertarung. Mereka tersebar di 77 daerah pemilihan. Ini belum lagi calon-calon anggota DPR tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bisa dibayangkan, Anda bakal kebingungan kalau tak jauh-jauh hari mempelajari siapa saja calon yang bertarung di TPS tempat Anda mencoblos.

Memang Anda bisa juga tak perduli dengan para kandidat yang kini pasti sibuk merayu para calon pemilih. Tapi kalau itu yang terjadi, Anda juga tak berhak untuk ngomel-ngomel kalau kualitas anggota DPR atau DPRD kita begitu buruk. Ingat, mengulang pesan Iwan Fals, kita bisa ketiban sial lima tahun kalau serampangan dalam memilih.

Tapi kemana kita bisa mempelajari seluruh kandidat yang sedang bertarung? Mestinya ya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Caranya klik saja website kpu.go.id. Di situ Anda bisa meneliti satu per satu kandidat di daerah pemilihan tempat Anda mencoblos. Mulai dari nama partai, nama kandidat, nomor urut, hingga riwayat organisasi dan penghargaan yang pernah mereka terima.

Hanya saja, kalau kita ingin tahu lebih banyak tentang para kandidat, Anda harus siap-siap kecewa. Apakah kandidat A pernah terlibat kasus korupsi? Apakah kandidat B menjalankan poligami? Apakah kandidat C pernah dipenjara karena masalah pidana? Sayangnya website KPU tak menyediakan seluruh informasi yang Anda butuhkan.

Kalau kita yang memiliki akses internet saja masih terbatas pengetahuan kita terhadap para calon, bagaimana pula mereka yang tinggal di desa-desa dan tak ada akses informasi memadai?

Ini memang problem besar bagi para calon pemilih. Karena itu KPU perlu merangkul media massa untuk ikut serta dalam proses sosialisasi pemilu. Jangan sampai karena tak tahu siapa yang dipilih, bangsa ini ketiban sial kembali selama lima tahun.